Tugas Kliring dan Cek

Pengertian Kliring

Kliring adalah jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan di kliringkan di lembaga kliring. lembaga kliring ini dibentuk dan dikoordinasi oleh Bank Indonesia setiap hari kerja . peserta kliring adalah bank yang sudah memperoleh izin dari bank indonesia.
Tujuan dilaksanakn kliring oleh bank indonesia adalah:

  • Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral
  • agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah , aman, dan efisien

Warkat-warkat yang dapat dikliringkan adalah:

  • Cek
  • Bilyet Giro(BG)
  • Wesel Bank
  • Surat bukti penerimaan Transfer dari luar kota
  • Lalu lintas Giral (LLG)/Kota kredit

Jenis-Jenis Kliring

  • Kliring umum, adalah : sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh B I.
  • Kliring lokal, adalah : sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah kliring (wilayah yang ditentukan).
  • Kliring antar cabang, adalah : sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam satu wilayah kota. Kliring ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari sauatu kantor cabang untuk kantor cabang lainnya yang bersangkutan pada kantor induk yang bersangkutan.

Waktu Kliring

Jadwal kliring ekonomi di seluruh Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) zona waktu untuk dapat melakukan transfer kredit dengan lancar, maka kliring kredit dilaksanakan dalam 2 (dua) siklus kliring.

Pengiriman transfer/data keuangan elektronik kredit pada siklus pertama dilakukan mulai pukul 08.15 WIB s.d. 11.30 WIB sedangkan pengiriman transfer/data keuangan elektronik kredit pada siklus kedua dilakukan mulai pukul 12.45 WIB s.d. 15.30 WIB.

Untuk kliring debet pengiriman warkat/data keuangan elektronik debet ditetapkan oleh masing-masing Penyelenggara Kliring Lokal (PKL) dengan batas maksimal pengiriman hasil perhitungan kliring lokal ke Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) pada pukul 15.30 WIB.

Jadwal kliring di atas adalah pada level bank, sedangkan pada level nasabah dilakukan lebih awal sesuai dengan jadwal yang ditetapkanmasing-masing bank.

Proses Kliring

Proses penyelenggaraan SKNBI terdiri dari 2 (dua) sub sistem, yaitu :
Kliring Debet

  1. Meliputi kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian, digunakan untuk transfer debet antar Bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debet (cek, bilyet giro, nota debet dan lain-lain).
  2. Penyelenggaan kliring debet dilakukan secara lokal di setiap wilayah kliring oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).
  3. PKL akan melakukan perhitungan kliring debet berdasarkan Data Keuangan Elektronik (DKE) debet yang dikirim oleh peserta.
  4. Hasil perhitungan kliring debet secara lokal tersebut selanjutnya dikirim ke Sistem Sentral Kliring (SSK) untuk diperhitungkan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).

Kliring Kredit

  1. Digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (paperless).
  2. Penyelenggaraan kliring kredit dilakukan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional.
  3. Perhitungan kliring kredit dilakukan oleh Penyelenggara Kliring Nasional atas dasar Data Keuangan Elektronik kredit yang dikirim peserta.

Batasan Nominal

  1. Nilai nominal warkat debet tidak dibatasi kecuali untuk warkat debet yang berupa nota debet, yaitu setinggi-tingginya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per nota debet. Pembatasan nilai nominal pada nota debet tidak berlaku apabila nota debet diterbitkan oleh Bank Indonesia dan ditujukan kepada bank atau nasabah bank.
  2. Khusus untuk transfer kredit, nilai transaksi yang dapat diproses melalui kliring dibatasi di bawah Rp100.000.000,00 sedangkan untuk nilai transaksi Rp100.000.000,00 ke atas harus dilakukan melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS).

Mekanisme Kliring

Dalam pelaksanaannya, kliring harus dihadiri oleh peserta-peserta yang terdiri dari Bank Indonesia, bank-bank umum, dan kantor cabang-cabang. BI atau bank umum yang ditunjuk sebagai penyelenggara oleh Bank Indonesia, harus yakin bahwa para peserta kliring mempunyai jaminan kliring pada bank penyelenggara, karena hal tersebut adalah syarat utama bagi para peserta kliring untuk mengikuti proses kliring. Dalam proses kliring biasanya ada pihak-pihak yang mempunyai “utang” dan ada pihak-pihak yang mempunyai “piutang”. Pihak yang mempunyai “utang” adalah bank yang mendapat tagihan dari bank lainnya.

Sepanjang tidak ada penolakan dari bank yang bersangkutan mengenai tagihan yang masuk kepadanya, bank penyelenggara akan mengurangi saldo rekening bank tersebut sebesar jumlah tagihannya. Peristiwa ini biasa disebut dengan istilah kliring masuk. Sedangkan pihak yang mempunyai “piutang” adalah bank yang melakukan tagihan kepada bank lainnya. Sama dengan kliring masuk, maka sepanjang tidak ada penolakan dari pihak lawan, pihak penyelenggara (dalam hal ini Bank Indonesia) akan menambah rekening bank yang bersangkutan sebesar jumlah tagihannya. Peristiwa ini biasa disebut dengan istilah kliring keluar.

Perhitungan kliring yang melibatkan dua bank, penyelesaian utang-piutangnya akan dilakukan dengan mudah dan cepat, namun bila melibatkan banyak bank prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama dan cenderung lebih rumit. Sehingga penyelesaiannya perlu dilakukan pada suatu lembaga yang yang merupakan tempat untuk memperhitungkan utang-piutang antarbank yang terlibat dalam proses kliring yaitu Lembaga Kliring.

Bank yang bisa mengikuti kliring

Setiap Bank dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di suatu wilayah kliring, kecuali BPR (Bank Perkreditan Rakyat), Kantor Bank yang akan menjadi peserta wajib menyediakan perangkat kliring, antara lain meliputi perangkat Terminal Pusat Kliring dan jaringan komunikasi data baik main maupunback up untuk menjamin kelancaran kepada nasabah dalam bertransaksi.

Jenis-jenis Cek

Cek Atas Nama

Merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Sebagai contoh jika di dalam cek tertulis perintah bayarlah kepada: Tn. Roy Akase sejumlah Rp 3.000.000,- atau bayarlah kepada PT. Marindo uang sejumlah Rp 1.000.000,- maka cek inilah yang disebut dengan cek atas nama, namun dengan catatan kata “atau pembawa” dibelakang nama yang diperintahkan dicoret.

Cek Atas Unjuk

Cek atas unjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu jadi siapa saja dapat menguangkan cek atau dengan kata lain cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Sebagai contoh di dalam cek tersebut tertulis bayarlah tunai, atau cash atau tidak ditulis kata-kata apa pun.

Cek Silang

Cek Silang atau cross cheque merupakan cek yang dipojok kiri atas diberi dua tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang, sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non tunai atau sebagai pemindahbukuan.

Cek Mundur

Merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal seka¬rang, misalnya hari ini tanggal 01 Mei 2002. Sebagai contoh. Tn. Roy Akase bermaksud mencairkan selembar cek dan di mana dalam cek tersebut tertulis tanggal 5 Mei 2002. jenis cek inilah yang disebut dengan cek mundur atau cek yang belum jatuh tempo, hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dengan si penerima cek, misalnya karena belum memiliki dana pada saat itu.

Cek Kosong

Cek kosong atau blank cheque merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Sebagai contoh nasabah Tn. Rahman Hakim menarik cek senilai 60 juta rupiah yang tertulis di dalam cek tersebut, akan tetapi dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya ada 50 juta rupiah. Ini berarti kekurangan dana sebesar 10 juta rupiah, apabila nasabah menariknya. Jadi jelas cek tersebut kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah dana yang ada.

RTGS (Real Time Gross Settlement)

RTGS adalah jasa transfer uang valuta Rupiah antar Bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara real time. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.

Karakteristik:

Dapat dilakukan di seluruh cabang Bank

Pengiriman hanya dalam bentuk mata uang Rupiah

Batas waktu transfer sesuai waktu yang ditentukan Bank

Manfaat:

Memudahkan Nasabah dalam melakukan transaksi bisnis khususnya dalam hal transaksi keuangan sehingga kredibilitas Nasabah dapat terjamin.

Dana yang ditransfer Nasabah dalam hitungan menit dapat diterima di Bank tujuan dengan aman dan mudah.

Tidak perlu membawa uang tunai untuk menyelesaikan bisnis.
Peruntukkan:

Perorangan

Badan Usaha/badan hokum

Syarat:

Mandiri

Mengisi slip transfer

Dikenakan biaya RTGS sesuai ketentuan Bank

http://kliringblog.blogspot.com/2012/05/pengertian-kliring-dan-warkatnya.html

http://blog.pasca.gunadarma.ac.id/2012/05/02/kliring-elektronik/

https://blogaanwati.wordpress.com/2014/07/07/mekanisme-kliring-seperti-apa-pelaksanannya/

http://www.danamon.co.id/Home/YourPersonalFinance/OtherServices/FundTransfers/LLGRTGS/tabid/316/language/id-ID/Default.aspx

https://nuryazidi.wordpress.com/2008/09/15/sistem-kliring-nasional-bank-indonesia-sknbi/

http://id.wikipedia.org/wiki/Cek

Makalah Peranan Perbankan Di Indonesia Dalam Menunjang/Mendukung Perdagangan Luar Negeri Khususnya Dengan Menggunakan L/C

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

1.1 Latar Belakang

Keberadaan perbankan di Indonesia semakin banyak, hal itu ditandai dengan hadirnya bank-bank baru tumbuh dan berkembang, dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat pun merupakan catatan keberhasilan perbankan. Jumlah dana yang dapat dihimpun oleh suatu bank merupakan pencerminan dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank.Semakin banyak dana yang dihimpun berarti merupakan suatu indikasi bagi bank, bahwa bank yang bersangkutan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan, oleh karena itu pengelolaan yang hati-hati sangat diperlukan karena dana dari masyarakat dipercayakan kepadanya.

Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dan juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana. Sebagai lembaga keuangan, bank yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai dengan bunga, yang dimaksud di sini bahwa suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank.

Selain sebagai tempat menyimpan uang, bank juga berfungsi salah satu media dalam melakukan transaksi perdagangan. Pada dasarnya, perdagangan sudah lama dikenal di muka bumi ini, baik perdagangan satu pulau, antar pulau atau antar Negara. Kita mengetahui bahwa setiap perdagangan akan berujung pada pengiriman barang ke tempat tujuan pembeli dan pada akhirnya akan melibatkan pembayaran pada pihak penjual. Pengiriman barang dapat dilakukan melalui darat, laut maupun udara, tergantung jarak, waktu maupun biaya yang akan dikeluarkan. Bagi perdagangan dalam skala kecil baik nominal rupiah atau kuantitas antara pembayaran dan pengiriman barang tidak terlalu jadi masalah. Akan tetapi jika sudah dalam jumlah besar barulah masalah pengiriman dan pembayaran dipermasalahkan.

Permasalahan yang muncul biasanya disamping masalah pengiriman barang adalah dalam hal pembayaran. Bagi pengirim atau penjual barang harus terlebih dahulu ada jaminan pembayaran terhadap barang yang dijualnya. Tanpa jaminan dari pihak pembeli tidak mungkin penjual berani melepas barang dagangannya. Begitu pula bagi pihak pembeli perlu ada jaminan untuk memperoleh barang dengan disertai jumlah dan kualitas yang diinginkannya. Bagi mereka yang berdagang masih dalam satu pulau atau masih dalam satu negara hal ini mungkin tidak menjadi masalah serius. Tetapi bagi mereka yang dibatasi oleh jarak yang jauh dan waktu yang lama, apalagi antar negara jelas masalah pengiriman barang dan pembayaran akan menjadi masalah besar.

Pada masa sekarang hampir semua negara saling mengadakan hubungan dagang untuk menunjang pembangunan ekonominya. Globalisasi dan liberalisasi ekonomi jelas akan sangat meningkatkan bisnis internasional. Peningkatan bisnis internasional, pasti pula akan meningkatkan intensitas lalu lintas pembayaran ekspor impor antar negara di dunia di abad ke-21 mendatang. Kegiatan perdagangan tersebut dapat terbagi menjadi dua, yaitu: a) kegiatan menjual barang (ekspor); dan b) kegiatan membeli hasil produksi negara lain (impor). Dari setiap kegiatan tersebut pada dasarnya ada 2 pihak yang berperan, yaitu pihak eksportir dan pihak importir. Perlu diingat dalam kegiatan ini, kedua belah pihak terpisah satu sama lain baik secara geografis maupun oleh batas kenegaraan yang dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dalam pembayaran bila pihak pembeli tidak memiliki devisa (alat pembayaran yang diterima dalam lalu lintas pembayaran internasional atau suatu mata uang internasional) Untuk menjembatani keinginan, baik pihak pembeli (importir) maupun pihak penjual (eksportir) maka perlu digunakan sarana pembayaran yang saling menguntungkan. Sarana pembayaran ini akan menjamin pembayaran yang diinginkan penjual dengan mengirim barangnya. Jaminan diberikan pula kepada pihak pembeli bahwa akan menerima jumlah dan kualitas barang yang diinginkan. Sarana pembayaran semacam ini dibuat melalui jaminan bank sebagai lembaga pembayar yang dikenal dengan nama Letter of Credit atau L/C. Pengertian Letter of Credit (L/C) adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri (antar pulau) atau arus barang ke luar negeri (ekspor-impor). Kegunaan Letter of Credit adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli (importir) maupun penjual (atau eksportir) dalam transaksi perdagangannya. Penggunaan L/C ini sejak Perang Dunia I sampai sekarang masih terus dipertahankan dan digunakan sebagai instrumen yang tradisional dalam transaksi-transaksi perdagangan luar negeri. Faktor-faktor yang menjadi dasar terus berkembangnya penggunaan L/C tersebut antara lain adalah adanya pengekangan/pengawasan devisa di beberapa negara, ketidakpastian situasi perekonomian dan diperlukannya suatu cara bagi eksportir untuk melancarkan pembayaran barang-barang ekspornya. Walaupun ada perbedaan-perbedaan bahasa, adat kebiasaan dan prosedur, tetapi L/C tidak mengenal perbedaan-perbedaan itu. Dengan kata lain L/C menjamin kelancaran pembayaran dan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara eksportir dengan importir melalui itikad baik kedua belah pihak. Bisnis ekspor-impor sering juga disebut sebagai bisnis dokumen atau bisnis surat-surat berharga, sebab realisasi suatu transaksi pada umumnya diwakili oleh dokumen-dokumen pengapalan seperti bill of lading, faktur perdagangan, draft, polis asuransi, dan lain-lain. Dalam hal ini fungsi Letter of Credit adalah sebagai salah satu dokumen yang menempati kedudukan yang strategis, sebagai “sarana penghimpun” bagi dokumen-dokumen pengapalan lainnya. Dengan demikian Letter of Credit berfungsi pula sebagai suatu sarana untuk melakukan penelitian, pemeriksaaan serta kelengkapan dari dokumen pengapalan. Selain sebagai sistem pembayaran yang paling aman dipandang dari sudut kepentingan eksportir dan importir, Letter of Credit yang secara prinsip menganut Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP 500) adalah suatu sarana yang paling efektif, yang ditawarkan oleh bank­bank devisa, dalam penyelesaian pembayaran transaksi bisnis internasional. Walaupun demikian risiko dalam transaksi L/C dapat saja timbul bilamana negosiasi tidak mematuhi norma dan ketentuan internasional tersebut. Umumnya risiko disebabkan adanya penyimpangan, sehingga berdampak bagi opening bank maupun bagi advising bank dengan tidak dapat menerima pembayaran atau keterlambatan pembayaran dari mitra bisnisnya di luar negeri. Perbedaan manajemen, tata hubungan individu, dan kebijakan treasury memiliki pengaruh signifikan terhadap negosiasi L/C yang dapat dijadikan faktor utama mengukur besar kecilnya risiko (Bisnis Indonesia, 5 Nopember 2003). Mencuatnya kasus L/C fiktif di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang memiliki potential loss setara Rp1,7 triliun menarik perhatian publik, mengingat reputasi bank BUMN ini cukup bonafid. Persoalannya bukan saja kerugian bank itu, tetapi pada level dalam negeri ada pengaruh psikologis masyarakat yang sedikit banyak dapat mengganggu kepercayaan publik pada lembaga perbankan. Pada level dunia internasional, pelaku bisnis luar negeri akan berpikir dua kali bila akan berhubungan bisnis melalui L/C dengan mitra bisnisnya di Indonesia. Menurut data Kepolisian, kasus itu diduga melibatkan sedikitnya tujuh perusahaan swasta yang bergerak di bidang ekspor pasir ke negara di Afrika. Peristiwanya berlangsung mulus selama kurun waktu lebih dari setahun (Juli 2002 hingga Agustus 2003). Pengawasan internal Bank Negara Indonesia (Bank BNI) tak berjalan. Sistem pengawasan Bank Indonesia (BI) juga ternyata tumpul. Lembaga yang berkewajiban mengawasi perbankan ini baru bisa mengendus tatkala api telah berkobar ke berbagai penjuru. Akal sehat kian tak punya tempat di negeri ini. Para analis perbankan saja tak habis mengerti bagaimana mungkin Bank Negara Indonesia bisa kebobolan Rp 1,7 triliun lewat ratusan transaksi sejenis, dengan modus surat kredit (Letter of Credit atau L/C) fiktif. Sungguh skandal L/C fiktif Bank BNI sangat mengusik rasa keadilan masyarakat. Betapa mudahnya segelintir pengusaha jahat meraup dana triliunan rupiah dari perbankan tanpa usaha yang jelas. Dana itu tak ditanamkan untuk membangun pabrik sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Mereka cuma mengakal-akali sejumlah dokumen, memalsukan dan memanipulasinya. Seolah-olah mereka telah mengekspor barang hingga ke Afrika, padahal ekspor bodong semata. Terjadinya kasus L/C fiktif BNI telah membuka masyarakat bahwa Letter of Credit sebagai satu sarana yang banyak dipakai dalam memperlancar transaksi perdagangan internasional sangat perlu dipelajari secara mendalam oleh semua yang terlibat dalam perdagangan internasional. Dalam era globalisasi kelak, dapat diyakini bahwa peranan Letter of Credit sebagai sarana pembayaran internasional, bukannya akan berkurang, malah akan memegang peranan yang lebih penting. L/C memegang peranan penting dalam perdagangan internasional dan akan terus merupakan instrumen yang paling ampuh dalam jasajasa perbankan.

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

2.1 Pengertian L/C

Letter of Credit atau dalam bahasa Indonesia disebut Surat Kredit Berdokumen merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak LC dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut, tipe perjanjian yang dapat difasilitasi LC terbatas hanya pada perjanjian jual – beli, sedangkan fasilitas yang diberikan adalah berupa penangguhan pembayaran.

 

2.2 Keuntungan transaksi L/C

Manfaat yang dapat diharapkan oleh bank dengan memberikan fasilitas Letter of Credit kepada nasabahnya antara lain adalah:

* Penerimaan biaya administrasi berupa provisi/komisi yang merupakan fee based income bagi bank.

*Pengendapan dana setoran yang merupakan dana murah bagi bank.

* Pemberian pelayanan kepada nasabahnya sehingga nasabah menjadi lebih loyal kepada bank.

2.3 Jenis Letter of Credit

Isi dari perjanjian LC mencakup banyak hal seperti jangka waktu, pembatalan, cara pembayaran dan lain – lain. Berdasarkan isi perjanjian tersebut, LC dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:

Ruang Lingkup Transaksi

  1. LC Impor:adalah LC yang digunakan untuk mengadakan transaksi jual beli barang/jasa melewati batas – batas Negara.
  2. LC Dalam Negeri atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN):adalah LC yang digunakan untuk mengadakan transaksi di dalam wilayah suatu Negara.

Saat Penyelesaian

  1. Sight LC : adalah LC yang penangguhan pembayarannya sampai dengan dokumen tiba.
  2. Usance LC : adalah LC yang penangguhan pembayarannya sampai wesel yang diterbitkan jatuh tempo (tidak lebih lama dari 180 hari).

Pembatalan

  1. Revocable LC:adalah LC yang dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh issuing bank setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berhak menerima pembayaran (beneficiary). LC jenis ini biasanya digunakan sebagai bekal awal sebelum negosiasi antara importir dan eksportir mencapai kesepakatan final.
  2. Irrevocable LC:adalah LC yand tidak dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh issuing bank setiap saat tanpa persetujuan beneficiary. Apabila suatu LC tidak secara eksplisit menyatakan ‘revocable’ atau ‘irrevocable’, maka LC tersebut dianggap sebagai irrevocable LC.

Pengalihan Hak

  1. Transferable LC:adalah LC yang diberikan hak kepada beneficiary untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan pembayaran kepada pihak lain. Pengalihan hak ini hanya dapat dilakukan satu kali.
  2. Untransferable LC:adalah LC yang tidak memberikan hak kepada beneficiary untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan pembayaran kepada pihak lain.

Pihak advising bank

  1. General/Negotiating/Non-Restricted LC:adalah LC yang tidak menyebutkan dengan bank yang akan menjadi advising bank.
  2. Restricted/Straight LC:adalah LC yang menyebutkan dengan tegas bank yang menjadi advising bank.

Cara Pembayaran kepada Beneficiary

  1. Standby LC:adalah surat pernyataan dari pihak bank yang menyatakan bahwa apabila pihak yang dijamin (nasabah bank tersebut) cidera janji maka pihak bank akan menerbitkan Sight LC untuk kepentingan yang menerima jaminan yaitu beneficiary.
  2. Red-Clause LC:adalah LC yang memperkenankan penarikan sejumlah tertentu uang muka oleh beneficiary. LC ini diterbitkan biasanya hanya apabila issuing bank benar – benar percaya pada reputasi beneficiary.
  3. Clean LC:adalah LC yang pembayarannya kepada beneficiary dapat dilakukan hanya atas dasar kwitansi/wesel/cek tanpa harus menyerahkan dokumen pengiriman barang.

2.4 Dasar Hukum Penggunaan Letter of Credit

Dasar hukum penggunaan L/C sebagai cara pembayaran adalah Peraturan Pemerintah  Nomor 1 Tahun 1982 yang mana dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah ini mengemukakan bahwa pembayaran ekspor dan impor dapat dilakukan dengan metode Letter of Credit dan metode Non Letter of Credit.  Dalam pelaksanaannya L/C yang digunakan adalah yang diatur dalam Uniform Custom and Practice for Documentary Credit, Revisi 1993, Publikasi ICC No. 500  atau biasa disingkat menjadi  UCP No. 500 Revisi 1993, hal ini dikemukakan dalam ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1982 yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1994 sampai saat ini.

2.5 Proses Penerbitan dan  pembayaran Letter  of  Credit

Dalam proses dan mekanisme Letter of Credit menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 29/150/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1996 dikemukakan 2 hal utama, yaitu:

  1. Proses Penerbitan Letter of Credit

Setiap permohonan penerbitan Letter of Credit oleh Pembeli pada bank harus disertai perjanjian jual beli atausales contract antara Pembeli itu dengan Penjual -orang yang tercantum namanya sebagai penerima L/C-. Sales Contract ini merupakan dasar untuk membuka L/C, karena apa yang disyaratkan dalam sales contractinilah yang dituangkan menjadi syarat L/C pula.  Mulai dari jenis barang yang dibeli, kapan barang tersebut harus dikirim atau dikapalkan, harga, kuantitas, kualitas barang yang dikirim dan syarat/cara pembayarannya.  Kesepakatan antara Penjual dengan Pembeli bahwa cara pembayaran dengan L/C mengharuskan  Pembeli yang merupakan pihak pemohon pembukaan L/C, memohon ke bank agar diterbitkan L/C dengan syarat-syarat yang sama dalam sales contractnya dan syarat-syarat umum lainnya.

Proses terbitnya suatu L/C, mulai dari masuknya permohonan pembukaan L/C sampai diterbitkannya L/C tersebut secara  umum adalah sebagai berikut :

  1. Pembeli atau Applicant menghubungi banknya dan menyatakan maksudnya akan membuka L/C, dengan mengisi formulir permohonan pembukaan L/C yang sudah dibakukan dari bank.  Dalam formulir tersebut telah tersedia kolom tentang kondisi/syarat yang dikehendaki Pembeli/Applicant dalam L/C nya.
  2. Formulir permohonan dari Pembeli/Applicant akan diperiksa apakah tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.  Jika tidak dan setelah  pemohon menyerahkan sejumlah dana sebagai jaminan atas penerbitan L/C maka bank ini akan menerbitkan L/C, yang telah diberi nomor register dan tanggal penerbitan L/C tersebut.  Bank yang menerbitkan L/C ini disebut Opening Bank / Issuing Bank.  Opening Bank akan meneruskan L/C nya langsung ke bank Penjual apabila bank Penjual tersebut adalah koresponden banknya,  jika bukan maka akan melalui bantuan bank penerus ke bank Penjual.  Kedudukan bank Penjual sebagai Paying Bank / negotiation Bank, tergantung dari hubungannya dengan issuing Bankdan syarat dari L/C itu sendiri.
  3. Bank Penerima L/C akan meneruskan L/C itu  ke Bank Penjual apabila Bank Penjual merupakan bank penerus dan Bank Penjual akan menghubungi Penjual untuk menyampaikan bahwa ada L/C untuknya.

Jadi dalam proses penerbitan L/C ini minimal melibatkan 4 pihak, yaitu:

– Pembeli /  importir / applicant , yang juga merupakan pihak pemoho penerbitan L/C;

– Opening /Issuing Bank , pihak yang menerbitkan L/C

– Paying / Negotiating Bank, pihak yang meneruskan L/C ke penjual

– Penjual / Beneficier / eksportir, pihak penerima L/C.

  1. Proses Pembayaran Letter of Credit

Setelah suatu L/C yang telah diterima oleh Bank Penjual dan memberikan ke Penjual maka proses pembayaran L/C tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Berdasarkan L/C yang diterima, Penjual menyiapkan barang yang akan dikirim dan sekaligus mengurus semua perlengkapan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam L/C tersebut lalu menyerahkan ke pihak bank Penjual.
  2. Bank Penjual yang bisa merupakan Paying Bank atau Negotiating Bank itu akan menerima dokumen dari Penjual dan memeriksanya.  Bila dokumen-dokumen tersebut sudah sesuai dengan yang disyaratkan dalam L/C maka bank akan mengambil alih atau menerima semua dokumennya dan melakukan pembayaran kepada Penjual sebesar nilai nominal yang tercantum dalam L/C setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah ditetapkan oleh bank.
  3. Selanjutnya Paying Bank mengirim dokumen-dokumen yang diterima dari Penjual ke issuing Bank.  Bank Pembayar hanya akan mengirim dokumen barang ke   issuing Bank   jika Bank Pembuka adalah Bank Penegosiasi dan dokumen keuangannya (financial documents) ke Bank Tertarik.  Penentuan suatu Bank Pembuka adalah Bank Penegosiasi atau Bank Tertarik atau kedua-duanya tergantung dari hubungan Bank Pembuka dengan Bank Penegosiasi atau Bank Tertarik dan hal ini sudah ditentukan dalam L/C nya.
  4. Setelah Bank Pembuka   -baik sebagai Bank Penegosiasi atau Bank Tertarik atau kedua-duanya-  menerima dokumen tersebut maka diperiksanya.  Jika dokumen-dokumen itu sudah sesuai dengan syarat yang diminta dalam L/C maka Bank Pembuka atau Bank  Tertarik akan membayar kepada Bank Pembayar atas biaya-biaya yang telah dikeluarkannya.  Sedangkan Bank Penegosiasi tidak akan melakukan lagi pembayaran ke Bank Pembayar.
  5. Bank Pembuka menyampaikan ke pembeli bahwa dokumen-dokumen atas L/C yang dibuka telah ada.
  6. Pembeli membayar semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Bank Pembuka setelah diperhitungkan dengan jaminan awal yang telah diserahkan Pembeli pada waktu L/C akan diterbitkan.
  7. Bank menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Pembeli dan dokumen-dokumen itu kemudian digunakan untuk pengambilan barang oleh Pembeli.

Dari proses penerbitan dan  pembayaran Letter  of  Credit dapat dilihat bahwa yang menentukan dilakukannya pembayaran atas suatu L/C tergantung pada kelengkapan dokumen yang ditentukan dalam L/C.  Secara garis besar dokumen-dokumen L/C ada 2 macam,  yaitu :

  1. dokumen financial, yang terdiri dari wesel/draft
  2. dokumen barang, yang antara lain adalah commercial Invoice, Bill of Laiding, Packing List, Insurance Policy, Certificate of Origin, Certificate of Quality, Certificate of Health, PEB dan lain-lain tergantung dari jenis barang yang diperjual belikan.

Jenis dokumen barang yang disyaratkan dalam L/C ini tergantung dari kesepakatan para pihak apa yang diinginkan selain mengikuti kebiasaan umum dalam perdangan jenis objek jual beli tersebut.

Apabila dokumen yang disyaratkan dalam L/C tidak sama persis dengan dokumen yang diajukan oleh eksportir atau terdapat penyimpangan-penyimpangan maka yang dapat dilakukan oleh Paying Bank adalah :

  1. menunda pembayaran dan mengembalikan dokumen tersebut ke eksportir untuk diperbaiki.
  2. menyarankan / meminta agar eksportir segera menghubungi importir untuk dilakukan perubahan/amandement atas syarat-syarat L/C agar sesuai dengan kondisi dokumen eksportir.
  3. melakukan pembayaran dengan ada jaminan dari eksportir bahwa pembayaran akan dikembalikan apabila issuing bank menolak melakukan pembayaran karena penyimpangan tersebut.

Paying Bank tidak berwenang untuk merubah atau menafsirkan lain  persyaratan dokumen dalam L/C.  Apabila atas inisiatif Paying Bank melakukan pembayaran terhadap L/C yang persyaratannya tidak sesuai dengan L/C maka issuing bank berhak  menolak  penggantian uang paying bank yang telah diterima oleh eksportir, hal ini merupakan tanggung jawab paying bank sendiri.

Keadaan barang yang tidak sesuai dengan hal yang tertera dalam dokumen terlampir, ini bukan merupakan tanggung jawab dari bank.   Importir dapat menggugat eksportir melalui pengadilan atau arbitrase, hal ini tergantung perjanjian mereka yang mengatur tentang cara penyelesaian jika terjadi perselisihan.  Bank hanya berurusan dengan dokumen oleh karena itu tidak bertanggung jawab terhadap kondisi barang yang sebenarnya.

Cara pembayaran dengan L/C ini peranan bank sangat penting karena tanpa bank maka tidak ada L/C  yang diterbitkan.  Tujuan bank bertindak sebagai penjamin atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh applicant / importir dengan beneficier / eksportir adalah untuk mendapat profit dari jasa yang diberikan dan disamping itu juga untuk menunjukkan eksistensinya dan reputasinya sebagai bank yang dipercayai diluar negeri.  Menurut ketentuan Bank Indonesia maka sekali bank telah menerbitkan L/C maka tidak dapat lagi membatalkan L/C tersebut dengan alasan apapun kecuali L/C tersebut yang sendiri tidak berlaku lagi karena kadaluwarsa, maksudnya karena telah melewati jangka waktu berlakunya L/C sebagaimana telah ditentukan dalam L/C tersebut sendiri.  Hal ini untuk mencegah pembatalan L/C yang dapat merugikan salah satu pihak yang telah mengeluarkan biaya untuk penyediaan barang.   Oleh karena itu issuing bank bertanggung jawab sepenuhnya atas L/C yang diterbitkan sepanjang semua syarat dalam L/C telah dipenuhi.

Daftar Pustaka :

https://pandusamamaya.wordpress.com/2012/05/08/letter-of-credit-pada-bank/

http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=206&Itemid=206

 

Pengaruh Penyaluran Kredit Mikro terhadap perkembangan UKM dibidang Industri Kreatif

Pengaruh Penyaluran Kredit Mikro terhadap perkembangan UKM dibidang Industri Kreatif

 

  1. PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang tangguh di tengah krisis ekonomi. Saat ini sekitar 99% pelaku ekonomi mayoritas adalah pelaku usaha UMKM yang terus tumbuh secara signifikan dan menjadi sektor usaha yang mampu menjadi penopang stabilitas perekonomian nasional. UMKM makin tahan banting dan tetap optimistis di tengah krisis. Ketika terjadi krisis global pelaku UKMKM tetap bergerak. Pemerintah telah memberikan upaya-upaya pemberdayaan berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk semakin menguatkan sektor UMKM ini.

Namun upaya pemberdayaan tersebut belum memberikan hasil yang maksimal dan membawa daya ungkit (leverage) yang kuat bagi para pelaku UMKM pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)  merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Berdasarkan data BPS (2003), populasi usaha kecil dan menengah (UKM) jumlahnya mencapai 42,5 juta unit atau 99,9 persen dari keseluruhan pelaku bisnis di tanah air. UKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 99,6 persen. Semenrtara itu, kontribusi UKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 56,7 persen.

Dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat stategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2002, jumlah UMKM tercatat 41,36 juta unit atau 99,9% dari total unit usaha. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 76,55 juta tenaga kerja atau 99,5% dari total angkatan kerja yang bekerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 55,3% dari total PDB.

Salah satu upaya peningkatan dan pengembangan UMKM dalam perekonomian nasional dilakukan dengan mendorong pemberian kredit modal usaha kepada UMKM.  Dari sudut perbankan, pemberian kredit kepada UMKM menguntungkan bagi bank yang bersangkutan. Pertama, tingkat kemacetannya relatif kecil. Hal ini terutama disebabkan oleh tingkat kepatuhan nasabah usaha kecil yang lebih tinggi dibandingkan nasabah usaha besar. Kedua, pemberian kredit kepada UMKM mendorong penyebaran risiko, karena penyaluran kredit kepada usaha kecil dengan nilai nominal kredit yang kecil memungkinkan bank untuk memperbanyak jumlah nasabahnya, sehingga pemberian kredit tidak terkonsentrasi pada satu kelompok atau sektor usaha tertentu. Ketiga, kredit UMKM dengan jumlah nasabah yang relatif lebih banyak akan dapat mendiversifikasi portofolio kredit dan menyebarkan risiko penyaluran kredit. Keempat, suku bunga kredit pada tingkat bunga pasar bagi usaha kecil bukan merupakan masalah utama, sehingga memungkinkan lembaga pemberi kredit  memperoleh pendapatan bunga yang memadai. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa ketersediaan dana pada saat yang tepat, dalam jumlah yang tepat, sasaran yang tepat dan dengan prosedur yang sederhana lebih penting dari pada bunga murah maupun subsidi.

Namun dari beberapa hal yang melatar belakangi seperti tersebut di atas, masih belum cukup menjadi landasan keyakinan bahwa pelaku UMKM akan mendapatkan kemudahan dalam hal pengajuan fasilitas kredit modal usaha ke lembaga-lembaga pemberi kredit baik perbankan maupun non perbankan.  Hingga saat ini masih banyak pelaku UMKM yang mengalami permasalahan dalam hal pengajuan kredit usaha.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Sri Winarti (2004) dengan mempertimbangkan peran penting UMKM dalam berbagai aspek perekonomian dan dalam upaya percepatan pemulihan kegiatan ekonomi, Bank Indonesia memberikan dukungan dalam pengembangan UMKM. Dukungan Bank Indonesia ini termasuk juga dalam rangka mendorong pulihnya fungsi intermediasi perbankan dan menciptakan kondisi perbankan yang sehat.

Dalam rangka mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM terutama dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM, upaya Bank Indonesia antara lain melalui penerapan kebijakan kredit, pemberian bantuan teknis kepada UMKM melalui Konsultan Keuangan Mitra Bank, penelitian mengenai pola pembiayaan kepada UMKM, penyediaan sistem informasi pembiayaan usaha kecil dan pemberian bantuan teknis.

  1. PEMBAHASAN

3.1 Ekonomi Kreatif

Era ekonomi kreatif merupakan pergeseran dari era ekonomi pertanian, era industrialisasi, dan era informasi. Departemen perdagangan (2008) mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai wujud dari upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas, yang mana pembangunan berkelanjutana dalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Peran besar yang ditawarkan ekonomi kreatif adalah pemanfaatan cadangan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta, dan kreativitas.Ekonomi kreatif terdiri dari kelompok luas profesional, terutama mereka yang berada di dalam industri kreatif yang memberikan sumbangan terhadap garis depan inovasi. Mereka seringkali mempunyai kemampuan berpikir menyebar dan mendapatkan pola yang menghasilkan gagasan baru. Claire (2009) menulis tentang bagaimana menumbuhkan ekonomi kreatif di Tacoma, USA dengan menggunakan sebuah eksperimen yang diberi nama “Tacoma Experiment”.Dalam eksperimen ini direkrut 30 orang dengan latar belakang profesi dari berbagai bidang, diantaranya adalah dari bidang bisnis, pemerintahan, pendidikan,pekerja seni, dan bidang non-profit untuk bekerja selama setahun. Proses proyek eksperimen ini lebih kepada bagaimana 30 orang tersebut saling menjaga komunikasi antara satu dengan lainnya sehingga tercipta hubungan yang baik antara masing-masing orang.

Inti dari penelitian tersebut adalah sharing atau saling bertukar ide daninformasi antar individu dapat meningkatkan nilai kreativitas seseoarang. Nilai kreatifitas seseorang diyakini akan meningkat dengan adanya komunikasi tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian tersebut yang ingin menunjukkan bagaimana sebuah kota dapat menyatukan orang-orang dari berbagai bidang profesi, pebisnis, pemerintah, serta sektor-sektor non profit dalam menciptakan ekonomi kreatif yang lebih kuat. Penelitian tersebut cukup memberikan gambaran mengenai pengembangan ekonomi kreatif.Togar (2008) menambahkan situasi bisnis yang persaingannya paling kejam tergambarkan kepada kita dalam ekonomi kreatif. Apabila ingin terus tumbuh danberkembang, kelas kreatif di tidak pernah berpuas diri dan selalu mencari jalan untuk berinovasi. Kepandaian dalam membaca peluang, kecepatan menghadirkan produk dalam merebut peluang, kecermatan dalam memperhitungkan tingka trisiko berikut dengan rencana cadangan, kemampuan berkolaborasi dengan pihak lain, dan siasat yang jitu dalam menghadapi persaingan merupakan kunci sukses dalam industri ini. Oleh karena itu, ekonomi kreatif dapat dikatakan sebagaisistem transaksi penawaran dan permintaan yang bersumber pada kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh sektor industri yang disebut Industri Kreatif.Industri kreatif merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ekonomi kreatif. Istilah industri kreatif sendiri memiliki definisi yang beragam. Definisi industri kreatif yang saat ini banyak digunakan oleh pihak yang berkecimpung dalam industri kreatif adalah definisi berdasarkan UK DCMS Task Force dalamPrimorac (2006) :

“Creative Industries as those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent, and which have a potential for wealth and jobcreation through the generation and exploitation of intellectual property andcontent”. Departemen Perdagangan (2008) mendefinisikan industri kreatif sebagaiindustri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta industri tersebut.Klasifikasi industri kreatif yang ditetapkan oleh tiap negara berbeda-beda. Tidak ada benar dan salah dalam pengklasifikasian industri kreatif. Hal tersebut tergantung dari tujuan analitik dan potensi suatu negara. Industri kreatif terbagi menjadi 14 sektor antara lain periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, busana, video, film, dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan peranti lunak, televisi dan radio, serta riset dan pengembangannya.Kathrin Muller, Christian Rammer, dan Johannes Truby (2008) mengemukakan tiga peran industri kreatif terhadap inovasi ekonomi dalampenelitiannya di Eropa. Yang pertama, industri kreatif adalah sumber utama dari ide-ide inovatif potensial yang berkontribusi terhadap pembangunan/inovasi produk barang dan jasa. Kedua, industri kreatif menawarkan jasa yang dapatdigunakan sebagai input dari aktivitas inovatif perusahaan dan organisasi baikyang berada di dalam lingkungan industri kreatif maupun yang berada diluarindustri kreatif. Terakhir, industri kreatif menggunakan teknologi secara intensif sehingga dapat mendorong inovasi dalam bidang teknologi tersebut.


3.2 SEKTOR DAN PELAKU INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA

No Sektor Pelaku Usaha
1 Periklanan Usaha Kecil dan Menengah
2 Arsitektur Usaha Kecil dan Menengah
3 Perdagangan/Pasar Barang Seni Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4 Kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
5 Desain Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
6 Fashion Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
7 Video, Film dan Fotografi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
8 Permainan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
9 Musik Usaha Kecil dan Menengah
10 Seni Pertunjukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
11 Penerbitan dan Percetakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
12 Layanan Komputer dan Piranti Lunak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
13 TV dan Radio Usaha Kecil, Menengah dan Besar
14 Riset dan Pengembangan Usaha Menengah dan Besar

 

Peluang Industri Kreatif

Usaha Menengah dan Besar

Peluang Industri Kreatif

Sangat besar dan terbuka luas, cendrung terus menerus meningkat di dalam dan luar negeri

yang disebabkan:

  1. Perubahan nilai, gaya hidup dan perilaku pasar
  2. Permintaan pasar dalam dan luar negeri
  3. Kebinekaan suku bangsa Indonesia dalam kebutuhan dan rasa

Tantangan Industri Kreatif

  1. Pengelolaan usaha umumnya masih tradisional;
  2. Terbatasnya kualitas SDM pengelola;
  3. Terbatasnya kemampuan manajemen dan penggunaan teknologi informasi modern;
  4. Pertumbuhan fluktuatif mengikuti perkembangan pasar;
  5. Kemampuan pemasaran dan akses informasi yang yang terbatas;
  6. Legalitas formal dan perlindungan usaha yang belum memadai (pembajakan/pengurusan atas hak cipta, paten dan merk atas industri kreatif);
  7. Terbatasnya akses kredit kepada lembaga keuangan,khususnya perbankan

Permasalahan Pembiayaan Industri Kreatif

Terbatasnya fasilitasi kredit perbankan pengembangan produk industri kreatiF.

Prosedur dan persyaratan kredit perbankan relatif rumit dan birokratis

Ketidakmampuan dalam menyediakan jaminan tambahan

Tingginya bunga kredit perbankan terutama untuk modal investasi

Terbatasnyan jangkauan pelayanan kredit perbankan di daerah

RENCANA AKSI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

  1. Memberikan prioritas bantuan dan fasilitasi pembiayaan industri di bidang ekonomi kreatif yang sudah layak/mandiri tetapi belum bankable dengan skema pembiayaan yang sesuai.
  • Mengalokasikan dana bantuan sosial perkuatan permodalan bagi kelompok Perempuan dan kelompok pemuda pelaku usaha mikro kecil/koperasi yang bergerak di sub sector industri kreatif;
  • Memfasilitasi penyediaan dan dana APBD Propinsi dan Kab/Kota pos belanja sosial bagi pelaku Industri kreatif skala mikro;
  • Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyediaan dana PKBL bagi pelaku Industri kreatif skala mikro dan kecil;
  1. Memfasilitasi interaksi pelaku industri di bidang ekonomi kreatif dengan lembaga pembiayaan untuk mengembangkan skemapembiayaan yang efektif.
  • Optimalisasi pemanfaatan SUP-005 melalui pengembangan skema pembiayaan spesifik bagi sektor industri kreatif pada LKBB (Pegadaian, PNM, Modal Ventura);
  • Mengembangkan skema pembiayaan LKBB untuk UMKM industri kreatif;
  • Mendukung Pemda memfasilitasi pengembangan skema pembiayaan pada BPD;
  • Pelaksanaan sosialisasi dan informasi skema2 pembiayaan yang tersedia di Perbankan dan LKBB;
  • Mendorong optimalisasi pemanfaatan dana LPDB Kementerian KUKM untuk koperasi dan pelaku usaha Industri kreatif skala UMK;
  • Penyusunan dan penerbitan informasi pembiayaan bagi industri kreatif skala UMK;
  • Peningkatan kapasitas pendamping KKMB bagi UMKM bidang industri kreatif.
  1. Memfasilitasi pertemuan antar pelaku industri di bidang ekonomi kreatif yang membutuhkan biaya dengan lembaga pembiayaan.
  • Penyediaan ruang konsultasi dan informasi pembiayaan antara KKMB, Bank/LKBB dengan pelaku usaha UMKM industri kreatif di setiap Diskop dan UKM Propinsi dan Kab/Kota;
  • Penyelenggaraan klinik konsultasi pembiayaan UMKM indsutri kreatif dengan lembaga keuangan (Bank & LKBB) secara berkala;
  • Memfasilitasi ekspose pelaku industri kreatif yang membutuhkan pembiayaan dengan lembaga keuangan (Bank/LKBB);
  • Mengaktifkan dan mengefektifkan KKMB/pendampingan bagi UMKM industri kreatif;

Sumber: :

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tbo1pcwDITkJ:eprints.undip.ac.id/40407/1/UTAMA.pdf+kesimpulan+dan+saran+pengaruh+penyaluran+kredit+mikro+terhadap+perkembangan+ukm+di+bidang+industri+kreatif&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id

http://www.indonesiakreatif.net/upload/upload/File/26%20juni%20ppki/Presentasi_Agus_Muharam_Kemenkop.pdf

https://kalselventura.wordpress.com/artikel-modal-ventura/makalah-strategi-pengembangan-umkm-dengan-mengatasi-permasalahan-umkm-dalam-mendapatkan-kredit-usaha/

Kredit Mikro BRI

Kredit Usaha Mikro Bank BRI

Kredit mikro sebenarnya bukanlah konsep baru di bidang ekonomi. Konsep ini berawal dari Grameen Bank, yang dirintis oleh Professor Muhammad Yunus di tahun 70’an, yang memberikan pinjaman kecil tanpa jaminan/agunan kepada kaum paling miskin di Bangladesh. Tidaklah mengherankan bila mayoritas peminjamnya pada saat itu adalah wanita (sekitar 95%), yang umumnya tidak memiliki pemasukan tetap yang memadai serta menghadapi banyak keterbatasan untuk mengajukan pinjaman melalui jalur bank atau institusi finansial konvensional. Dewasa ini, bentuk-bentuk kredit mikro sangatlah beragam, seperti yang diulas di situs Grameen Bank. Terlepas dari bentuk operasinya, secara umum yang dimaksud dengan kredit mikro adalah:

Program-program pemberian pinjaman kecil kepada orang-orang yang sangat miskin, untuk memulai wirausaha yang mendatangkan penghasilan, memungkinkan mereka dan keluarganya untuk hidup lebih sejahtera.

Prinsip utama yang melandasi sebuah lembaga kredit mikro (MFI, Micro Finance Institution) idealnya adalah solidaritas terhadap sesama manusia, yang karena situasi terpuruk di jurang kemiskinan. Berikutnya adalah kepercayaan bahwa mereka yang paling miskin, pengangguran, buta huruf, atau cacat pun memiliki keterampilan dan kreativitas yang belum tergali secara optimal. Karena dilandasi prinsip-prinsip inilah, maka operasi kredit mikro juga idealnya berbeda dengan sistem pinjaman bank atau institusi finansial konvensional lainnya. Pada sistem pinjaman bank, setelah mempunyai rencana bisnis yang matang, pemohon kredit datang sendiri ke bank untuk mengajukan pinjaman. Apabila rencana bisnis tersebut dinilai layak untuk didukung, bank akan meminta pemohon kredit memberikan jaminan, yaitu properti yang bisa disita jika pemohon tidak sanggup membayar cicilan/angsuran.

Sebaliknya pada sistem kredit mikro, staf lembaga kredit mikrolah yang mendatangi pemukiman warga miskin, yang umumnya tidak pernah mendengar tentang kredit mikro dan bahkan mungkin tidak pernah mempunyai ide untuk berwirausaha. Staf lembaga kredit mikro akan berusaha menjelaskan konsep kredit mikro secara gamblang. Apabila ada warga yang tertarik untuk menjadi nasabah, maka lembaga kredit mikro akan mempertimbangkan besarnya pinjaman dan cara pengangsuran berdasarkan situasi dan rencana wirausaha mereka. Pinjaman akan diberikan, umumnya kepada pihak kelompok dan bukan ke perorangan, dengan bunga jauh yang lebih rendah dibandingkan bunga bank dan tanpa perlu jaminan. Walau syaratnya terdengar lunak, kredit mikro pada prinsipnya bukanlah kegiatan amal. Memberi donasi, menyumbang barang-barang bekas memang pantas untuk para korban bencana. Namun, kegiatan amal justru akan melanggengkan, bukan memberantas kemiskinan. Kok bisa? Karena dengan terus-menerus menerima bantuan, kaum miskin akan menjadi sangat tergantung dan tidak punya inisiatif sendiri untuk mandiri.

Maka, seorang peminjam kredit mikro juga punya kewajiban untuk mensukseskan wirausahanya dan tepat waktu membayar angsuran ke lembaga kredit mikro yang memberi pinjaman. Walau resiko gagal tetap ada, lembaga kredit mikro umumnya siap mengantisipasi hal ini (akan dibahas di tulisan lainnya). Kesuksesan usaha para peminjam adalah merupakan tujuan lembaga itu juga. Karena, jika usaha tersebut merugi, tidak ada jaminan yang bisa disita dari para peminjam yang notabene adalah orang-orang sangat miskin. Sedangkan lembaga kredit mikro juga perlu mendapat laba untuk melanjutkan dan mengembangkan operasinya. Maka, keduanya ada di perahu yang sama, dan punya kepentingan bersama untuk meraih sukses.

KREDIT MIKRO KUPEDES

Kupedes adalah kredit dengan bunga bersaing yang bersifat umum untuk semua sektor ekonomi, ditujukan untuk individual (badan usaha maupun perorangan) yang memenuhi persyaratan dan dilayani di seluruh BRI Unit dan Teras BRI.

Manfaat

  • Mendukung berbagai keperluan pembiayaan semua jenis usaha dengan memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi.
  • Mendukung pemenuhan kebutuhan lainnya seperti pembiayaan pendidikan, perbaikan rumah, pembelian kendaraan, dsb.
  • Berlaku untuk semua sektor usaha, meliputi pertanian, perdagangan, perindustrian, maupun jasa lainnya.

Keunggulan

  • Bunga bersaing & syarat mudah.
  • Agunan tidak harus bersertifikat.
  • Angsuran sesuai kebutuhan (bulanan / musiman / dll).
  • Biaya administrasi mulai dari Rp 10.000,-
  • Bebas biaya provisi.
  • Bonus bagi debitur yang angsurannya dibayar tepat waktu.
  • syarat dan ketentuan berlaku.

Fasilitas

  • Memperoleh asuransi jiwa kredit.
  • Memperoleh asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, dan meninggal dunia.
  • Setoran dapat dilakukan di semua BRI Unit maupun melalui EDC Collection.

Bagai mana langkah-langkah pengajuan Kredit Mikro?

LANGKAH-LANGKAH PENGAJUAN PINJAMAN

Untuk langkah-langkah pengajuan pinjaman ini ternyata tidak telalu sulit ataupun merepotkan. Di BRI kita dapat dengan mudah mengajuakan pinjaman kredit mikro, asalkan usaha yang kita ajukan sudah berjalan kurang lebih selama 6 bulan. Mengapa harus usaha yang sudah berjalan?  Karena pinjaman ini adalah bertujuan untuk membantu mengembangkan usaha, dan apabila usaha itu sudah berjalan berarti usaha itu sudah bisa dibilang usaha yng sudah jelas keberadaanya dan dapat dipercaya.

Langkah-langkah :

  • Di BRI kita tidak perlu menyiapkan proposal usaha, proposal usaha hanya diperlukan untuk usaha besar ataupun pinjaman uang diatas 100 juta.
  • Siapkan berkas-berkas yang diperlukan seperti:
  • Foto copy KTP
  • PasPhoto 4×6 (Apabila sudah menikah, lampirkan foto copy surat nikah dan Pas Photo suami-istri)
  • Surat Izin Usaha (SIUP,SITU,dll)
  • Untuk KUR : BPKB motor/mobil
  • Untuk KUPEDES : Surat/Akta Tanah.
  • Temui Customer Service.
  • Ajukan dan jelaskan jenis pinjaman yang kita inginkan.
  • Jelaskan Usaha yang kita punya.
  • Nasabah akan dimintai data keterangan nasabah oleh cutomer service sebagai data dan untuk pemberian informasi selanjutnya ketika ada kegiatan survei.
  • Pihak Bank akan menginformasikan kegiatan survei setelah 2 atau 3 hari setelah pengajuan.
  • Dilakuakanya survei tempat usaha, serta rumah nasabah oleh pihak bank yang disebut dengan mantri. Disini oihak bank akan mengecek tentang kelayakan nasabah dan kejelasan usaha yang anda miliki.
  • Setelah proses survei, pihak bank akan melakukan check nama nasabah di data BI CHECKING. Apakah nasabah ini adalah nasabah yang bermasalah atau tidak.
  • Apbila di BI CHECKING nama nasabah tidak bermasalah, data nasabah akan di kirim kepihak pimpinan cabang atau kepala unit untuk di approve.
  • Pihak bank akan menghubungi nasabah apabila sudah disetujui oleh pihak pimpinan

Berapa banyak Platfond yang ada di Kredit Usaha Mikro?

Platfond Kredit Mikro terbesar pada Bank BRI adalah Rp. 50.000.000 .

Berikut adalah contoh brosur pinjaman Kredit Usaha Mikro Bank BRI KANCA JAKARTA RAWAMANGUN UNIT PULOGADUNG :

 

 

 

 

Kredit UsAha Mikro Bank BRIKredit Usaha Mikro Bank BRI Kredit mikro sebenarnya bukanlah konsep baru di bidang ekonomi. Konsep ini berawal dari Grameen Bank, yang dirintis oleh Professor Muhammad Yunus di tahun 70’an, yang memberikan pinjaman kecil tanpa jaminan/agunan kepada kaum paling miskin di Bangladesh. Tidaklah mengherankan bila mayoritas peminjamnya pada saat itu adalah wanita (sekitar 95%), yang umumnya tidak memiliki pemasukan tetap yang memadai serta menghadapi banyak keterbatasan untuk mengajukan pinjaman melalui jalur bank atau institusi finansial konvensional. Dewasa ini, bentuk-bentuk kredit mikro sangatlah beragam, seperti yang diulas di situs Grameen Bank. Terlepas dari bentuk operasinya, secara umum yang dimaksud dengan kredit mikro adalah: Program-program pemberian pinjaman kecil kepada orang-orang yang sangat miskin, untuk memulai wirausaha yang mendatangkan penghasilan, memungkinkan mereka dan keluarganya untuk hidup lebih sejahtera. Prinsip utama yang melandasi sebuah lembaga kredit mikro (MFI, Micro Finance Institution) idealnya adalah solidaritas terhadap sesama manusia, yang karena situasi terpuruk di jurang kemiskinan. Berikutnya adalah kepercayaan bahwa mereka yang paling miskin, pengangguran, buta huruf, atau cacat pun memiliki keterampilan dan kreativitas yang belum tergali secara optimal. Karena dilandasi prinsip-prinsip inilah, maka operasi kredit mikro juga idealnya berbeda dengan sistem pinjaman bank atau institusi finansial konvensional lainnya. Pada sistem pinjaman bank, setelah mempunyai rencana bisnis yang matang, pemohon kredit datang sendiri ke bank untuk mengajukan pinjaman. Apabila rencana bisnis tersebut dinilai layak untuk didukung, bank akan meminta pemohon kredit memberikan jaminan, yaitu properti yang bisa disita jika pemohon tidak sanggup membayar cicilan/angsuran. Sebaliknya pada sistem kredit mikro, staf lembaga kredit mikrolah yang mendatangi pemukiman warga miskin, yang umumnya tidak pernah mendengar tentang kredit mikro dan bahkan mungkin tidak pernah mempunyai ide untuk berwirausaha. Staf lembaga kredit mikro akan berusaha menjelaskan konsep kredit mikro secara gamblang. Apabila ada warga yang tertarik untuk menjadi nasabah, maka lembaga kredit mikro akan mempertimbangkan besarnya pinjaman dan cara pengangsuran berdasarkan situasi dan rencana wirausaha mereka. Pinjaman akan diberikan, umumnya kepada pihak kelompok dan bukan ke perorangan, dengan bunga jauh yang lebih rendah dibandingkan bunga bank dan tanpa perlu jaminan. Walau syaratnya terdengar lunak, kredit mikro pada prinsipnya bukanlah kegiatan amal. Memberi donasi, menyumbang barang-barang bekas memang pantas untuk para korban bencana. Namun, kegiatan amal justru akan melanggengkan, bukan memberantas kemiskinan. Kok bisa? Karena dengan terus-menerus menerima bantuan, kaum miskin akan menjadi sangat tergantung dan tidak punya inisiatif sendiri untuk mandiri. Maka, seorang peminjam kredit mikro juga punya kewajiban untuk mensukseskan wirausahanya dan tepat waktu membayar angsuran ke lembaga kredit mikro yang memberi pinjaman. Walau resiko gagal tetap ada, lembaga kredit mikro umumnya siap mengantisipasi hal ini (akan dibahas di tulisan lainnya). Kesuksesan usaha para peminjam adalah merupakan tujuan lembaga itu juga. Karena, jika usaha tersebut merugi, tidak ada jaminan yang bisa disita dari para peminjam yang notabene adalah orang-orang sangat miskin. Sedangkan lembaga kredit mikro juga perlu mendapat laba untuk melanjutkan dan mengembangkan operasinya. Maka, keduanya ada di perahu yang sama, dan punya kepentingan bersama untuk meraih sukses. KREDIT MIKRO KUPEDES Kupedes adalah kredit dengan bunga bersaing yang bersifat umum untuk semua sektor ekonomi, ditujukan untuk individual (badan usaha maupun perorangan) yang memenuhi persyaratan dan dilayani di seluruh BRI Unit dan Teras BRI. Manfaat  Mendukung berbagai keperluan pembiayaan semua jenis usaha dengan memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi.  Mendukung pemenuhan kebutuhan lainnya seperti pembiayaan pendidikan, perbaikan rumah, pembelian kendaraan, dsb.  Berlaku untuk semua sektor usaha, meliputi pertanian, perdagangan, perindustrian, maupun jasa lainnya. Keunggulan  Bunga bersaing & syarat mudah.  Agunan tidak harus bersertifikat.  Angsuran sesuai kebutuhan (bulanan / musiman / dll).  Biaya administrasi mulai dari Rp 10.000,-  Bebas biaya provisi.  Bonus bagi debitur yang angsurannya dibayar tepat waktu.  syarat dan ketentuan berlaku. Fasilitas  Memperoleh asuransi jiwa kredit.  Memperoleh asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, dan meninggal dunia.  Setoran dapat dilakukan di semua BRI Unit maupun melalui EDC Collection. Bagai mana langkah-langkah pengajuan Kredit Mikro? LANGKAH-LANGKAH PENGAJUAN PINJAMAN Untuk langkah-langkah pengajuan pinjaman ini ternyata tidak telalu sulit ataupun merepotkan. Di BRI kita dapat dengan mudah mengajuakan pinjaman kredit mikro, asalkan usaha yang kita ajukan sudah berjalan kurang lebih selama 6 bulan. Mengapa harus usaha yang sudah berjalan? Karena pinjaman ini adalah bertujuan untuk membantu mengembangkan usaha, dan apabila usaha itu sudah berjalan berarti usaha itu sudah bisa dibilang usaha yng sudah jelas keberadaanya dan dapat dipercaya. Langkah-langkah :  Di BRI kita tidak perlu menyiapkan proposal usaha, proposal usaha hanya diperlukan untuk usaha besar ataupun pinjaman uang diatas 100 juta.  Siapkan berkas-berkas yang diperlukan seperti: • Foto copy KTP • PasPhoto 4×6 (Apabila sudah menikah, lampirkan foto copy surat nikah dan Pas Photo suami-istri) • Surat Izin Usaha (SIUP,SITU,dll) • Untuk KUR : BPKB motor/mobil • Untuk KUPEDES : Surat/Akta Tanah.  Temui Customer Service.  Ajukan dan jelaskan jenis pinjaman yang kita inginkan.  Jelaskan Usaha yang kita punya.  Nasabah akan dimintai data keterangan nasabah oleh cutomer service sebagai data dan untuk pemberian informasi selanjutnya ketika ada kegiatan survei.  Pihak Bank akan menginformasikan kegiatan survei setelah 2 atau 3 hari setelah pengajuan.  Dilakuakanya survei tempat usaha, serta rumah nasabah oleh pihak bank yang disebut dengan mantri. Disini oihak bank akan mengecek tentang kelayakan nasabah dan kejelasan usaha yang anda miliki.  Setelah proses survei, pihak bank akan melakukan check nama nasabah di data BI CHECKING. Apakah nasabah ini adalah nasabah yang bermasalah atau tidak.  Apbila di BI CHECKING nama nasabah tidak bermasalah, data nasabah akan di kirim kepihak pimpinan cabang atau kepala unit untuk di approve.  Pihak bank akan menghubungi nasabah apabila sudah disetujui oleh pihak pimpinan Berapa banyak Platfond yang ada di Kredit Usaha Mikro? Platfond Kredit Mikro terbesar pada Bank BRI adalah Rp. 50.000.000 . Berikut adalah contoh brosur pinjaman Kredit Usaha Mikro Bank BRI KANCA JAKARTA RAWAMANGUN UNIT PULOGADUNG :

Makalah Peranan Perbankan menghadapi Pasar Bebas Asean

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini, mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar (capital intensive). Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Disisi lain, UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu terbatasnya modal kerja, Sumber Daya Manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi (Sudaryanto dan Hanim, 2002). Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap. Hal ini terjadi karena umumnya UMKM bersifat income gathering yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan (bankable), dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi. Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu mengadapai tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah

sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (Sudaryanto,

2011). Pada tahun 2011 UMKM mampu berandil besar terhadap penerimaan negara

dengan menyumbang 61,9 persen pemasukan produk domestik bruto (PDB) melalui

pembayaran pajak, yang diuraikan sebagai berikut : sektor usaha mikro menyumbang

36,28 persen PDB, sektor usaha kecil 10,9 persen, dan sektor usaha menengah 14,7 persen melalui pembayaran pajak. Sementara itu, sektor usaha besar hanya menyumbang 38,1 persen PDB melalui pembayaran pajak (BPS, 2011).3 Sebagian besar (hampir 99 persen), UMKM di Indonesia adalah usaha mikro di sektor informal dan pada umumnya menggunakan bahan baku lokal dengan pasar lokal. Itulah sebabnya tidak terpengaruh secara langsung oleh krisis global. Laporan World Economic Forum (WEF) 2010 menempatkan pasar Indonesia pada ranking ke-15. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai pasar yang potensial bagi negara lain. Potensi ini yang belum dimanfaatkan oleh UMKM secara maksimal. Perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenaga kerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain.

Permasalahan lain yang dihadapi UMKM, yaitu adanya liberalisasi perdagangan,

seperti pemberlakuan ASEAN- China Free Trade Area (ACFTA) yang secara efektif telah berlaku tahun 2010. Disisi lain, Pemerintah telah menyepakati perjanjian kerja sama ACFTA ataupun perjanjian lainnya, namun tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu kesiapan UMKM agar mampu bersaing. Sebagai contoh kesiapan kualitas produk, harga yang kurang bersaing, kesiapan pasar dan kurang jelasnya peta produk impor sehingga positioning persaingan lebih jelas. Kondisi ini akan lebih berat dihadapi UMKM Indonesia pada saat diberlakukannya ASEAN Community yang direncanakan tahun 2015. Apabila kondisi ini dibiarkan, UMKM yang disebut mampu bertahan hidup dan tahan banting pada akhirnya akan bangkrut juga. Oleh karena itu, dalam upaya memperkuat UMKM sebagai fundamental ekonomi nasional, perlu kiranya diciptakan iklim investasi

domestik yang kondusif dalam upaya penguatan pasar dalam negeri agar UMKM dapat

menjadi penyangga (buffer) perekonomian nasional. Masalah lain yang dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan UMKM adalah kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar (Ishak, 2005). Hal tersebut 4 menjadi kendala dalam hal memasarkan produk-produknya, karena dengan terbatasnya akses informasi pasar yang mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing di tingkat global. Miskinnya informasi mengenai pasar tersebut, menjadikan UMKM tidak dapat mengarahkan pengembangan usahanya secara jelas dan fokus,

sehingga perkembangannya mengalami stagnasi. Kemampuan UMKM dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan perekonomian Indonesia. Selain itu faktor sumber daya manusia di dalamnya juga memiliki andil tersendiri. Strategi pengembangan UMKM untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusianya agar memiliki nilai dan mampu bertahan menghadapi pasar ACFTA, diantaranya melalui penyaluran perkreditan (KUR), penyediaan akses informasi pemasaran, pelatihan lembaga keuangan mikro melalui capacity building, dan pengembangan information technology (IT). Demikian juga upaya-upaya lainnya dapat dilakukan melalui kampanye cinta produk dalam negeri serta memberikan suntikan pendanaan pada lembaga keuangan mikro. Keuangan mikro telah menjadi suatu wacana global yang diyakini oleh banyak pihak menjadi metode untuk mengatasi kemiskinan (ref). Berbagai lembaga multilateral dan bilateral mengembangkan keuangan mikro dalam berbagai program kerjasama. Pemerintah di beberapa negara berkembang juga telah mencoba mengembangkan keuangan mikro pada berbagai program pembangunan. Lembaga swadaya masyarakat juga tidak ketinggalan untuk turut berperan dalam aplikasi keuangan mikro (Prabowo dan Wardoyo, 2003).

1.2 Perumusan Masalah

Pasar bebas ASEAN yang akan efektif diberlakukan pada tahun 2015 merupakan

titik rawan perjuangan UMKM dan ekonomi kerakyatan. Berbagai kemudahan

perdagangan antar negara seperti pembebasan bea impor dan kemudahan birokrasi akan

mendorong meningkatnya impor komoditas ke negara-negara ASEAN. Iklim

perdagangan tidak hanya akan didominasi oleh negara-negara ASEAN saja, akan tetapi

juga perlu dipertimbangkan kehadiran China dengan produk-produknya yang memiliki

daya saing tinggi dilihat dari harga dan kandungan teknologi. Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing dan sumber daya

manusia khususnya untuk menghadapi pasar bebas ACFTA.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Capacity Building

Secara umum capacity building adalah proses atau kegiatan memperbaiki

kemampuan seseorang, kelompok, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan atau

kinerja yang lebih baik (Brown et. al, 2001). Capacity building adalah pembangunan

keterampilan (skills) dan kemampuan (capabilities), seperti kepemimpinan, manajemen,

keuangan dan pencarian dana, program dan evaluasi, supaya pembangunan organisasi

efektif dan berkelanjutan. Ini adalah proses membantu individu atau kelompok untuk

mengidentifikasi dan menemukan permasalahan dan menambah wawasan, pengetahuan

dan pengalaman yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan melakukan perubahan. (Campobaso dan Davis, 2001) Capacity building difasilitasi melalui penetapan kegiatan bantuan teknik, meliputi pendidikan dan pelatihan, bantuan teknik khusus (specific technical assitance) dan penguatan jaringan. Prinsip yang perlu diterapkan adalah membangun keberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan kapasitas (capacity building), mencakup : 1) kelembagaan; 2)pendanaan, 3) pelayanan. Di samping itu masalah internal yang harus dihadapi adalah masalah efisiensi, keterbatasan SDM dan teknologi (Krisnamurthi, 2002).

2.2 Pasar Bebas Asean dan ACFTA (Asean China Free Trade Area)

Pasar bebas Asean akan diberlakukan pada tahun 2015. Hal ini menjadikan

pemerintah Indonesia terus meningkatkan berbagai strategi untuk menghadapinya.

Demikian juga, sejak disepakatinya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China

(ACFTA) yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2010 mengharuskan pemerintah

Indonesia. Pertama, apakah pemerintah Indonesia untuk melakukan sosialisasi terhadap

publik mengenai kesepakatan ACFTA. Disamping itu pemerintah Indonesia diharapkan

memiliki strategi besar untuk menghadapi ACFTA. Terkait dengan persepsi publik terhadap kesepakatan ACFTA. Sosialisasi penting untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah Indonesia sebelum ACFTA diberlakukan. Dalam surveinya, LSI mengajukan beberapa pertanyaan terhadap publik menyangkut ACFTA. Dari hasil survei tersebut diketahui bahwa hanya sebagian kecil saja publik Indonesia yang mengetahui atau pernah mendengar kesepakatan/perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China yang mulai berlaku pada 1 Januari 2010, terdapat 26,711 persen publik yang pernah mendengar mengenai kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China. Dari mereka yang pernah mendengar mengenai kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China, mayoritas publik (51,9 persen) mengatakan tidak setuju dengan kesepakatan perdagangan bebas.

Ternyata temuan survei LSI tersebut menunjukkan bahwa publik cenderung

mempersepsikan berlakunya ACFTA secara negatif. Publik menilai adanya perdagangan

bebas ASEAN-China justru dapat membahayakan pasar dalam negeri dan ini jelas dapat

merugikan neraca perdagangan Indonesia. Artinya China yang justru diuntungkan

dengan adanya perdagangan bebas dan bukan Indonesia. Hal penting berikutnya terkait dengan kesiapan atau strategi besar pemerintah Indonesia menghadapi ACFTA. Dalam hal ini tampak bahwa pemerintah Indonesia sama sekali tidak mempersiapkan dirinya secara matang. Sebagaimana diakui oleh Menteri Perindustrian MS Hidayat yang mengatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai strategi besar dalam menghadapi Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN-China(ACFTA). Meskipun pemerintah Indonesia telah mengusulkan untuk melakukan renegosiasi untuk 228 pos tarif produk yang berpotensi injuries agar pengenaan bebas bea masuk dapat ditunda pelaksanaanya, namun hal itu tidak berjalan dan Indonesia terpaksa harus terus berjalan dengan mekanisme ACFTA. Akibatnya adalah enam produk terkena dampak langsung (injuries) karena ACFTA, yaitu industri tekstil dan produk tekstil/TPT, makanan dan minuman, elektronik, alas kaki, kosmetik, serta industri jamu.

2.3 Peningkatan Daya Saing Produk Indonesia

Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

menyebutkan bahwa daya saing adalah kemampuan perusahaan, industri, daerah,

negara, atau antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan

yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional.

Oleh karena daya saing industri merupakan fenomena di tingkat mikro perusahaan, maka

kebijakan pembangunan industri nasional didahului dengan mengkaji sektor industri

secara utuh sebagai dasar pengukurannya. Sedangkan menurut Tambunan, 2001, tingkat daya saing suatu negara di kancah perdagangan internasional, pada dasarnya amat ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor keunggulan komparatif (comparative advantage) dan faktor keunggulan kompetitif (competitive advantage). Lebih lanjut, faktor keunggulan komparatif dapat dianggap ebagai faktor yang bersifat alamiah dan faktor keunggulan kompetitif dianggap sebagai

faktor yang bersifat acquired atau dapat dikembangkan/diciptakan. Selain dua faktor

tersebut, tingkat daya saing suatu negara sesungguhnya juga dipengaruhi oleh apa yang

disebut Sustainable Competitive Advantage (SCA) atau keunggulan daya saing

berkelanjutan. Ini terutama dalam kerangka menghadapi tingkat persaingan global yang

semakin lama menjadi sedemikian ketat/keras atau Hyper Competitive.

Analisis Persaingan yang super ketat (Hyper Competitive Analysis) menurut

D’Aveni dalam (Hamdy, 2001), merupakan analisis yang menunjukkan bahwa pada

akhirnya setiap negara akan dipaksa memikirkan atau menemukan suatu strategi yang

tepat, agar negara/perusahaan tersebut dapat tetap bertahan pada kondisi persaingan

global yang sangat sulit. Menurut Hamdy Hadi, strategi yang tepat adalah strategi SCA

(Sustained Competitive Advantage Strategy) atau strategi yang berintikan upaya

perencanaan dan kegiatan operasional yang terpadu, yang mengkaitkan 5 lingkungan

eksternal dan internal demi pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang,

dengan disertai keberhasilan dalam mempertahankan/meningkatkan sustainable real

income secara efektif dan efisien. Menurut The Global Competitiveness Report, tahun 2011 peringkat daya saing Indonesia mengalami penurunan menjadi 46 dibanding tahun 2010 yang berada di posisi Hal ini menuntut perlunya dilakukan kaji ulang terhadap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan selama ini. Kementerian dan lembaga yang membidangi setiap pilar dan indikator yang mengalami penurunan peringkat perlu bekerja lebih dari biasa untuk menaikkan peringkat pada masing-masing indikator dan pilar daya saing tersebut. Selain itu, berbagai faktor umum yang menghambat peningkatan daya

2.4 Agency Theory

Aplikasi agency theory dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur

proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan

kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang

mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun

risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal

bila kontrak dapat fairness yaitu mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen

yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen

dan pemberian insentif/imbalan khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen. Inti

dari Agency Theory atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk

menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan

(Scott, 1997); (Loudon and Loudon, 2007). Menurut Eisenhard (1989), teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi yaitu: (a) asumsi tentang sifat manusia, (b) asumsi tentang keorganisasian, dan (c) asumsi tentang informasi. Teori Keagenan dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut :

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Posisi UMKM Dalam Pasar Bebas Asean

Dalam rangka menuju Pasar Bebas Asean 2015, masih banyak peluang UMKM

untuk meraih pangsa pasar dan peluang investasi. Guna memanfaatkan peluang tersebut,

maka tantangan yang terbesar bagi UMKM di Indonesia menghadapi Pasar Bebas Asean

adalah bagaimana mampu menentukan strategi yang tepat guna memenangkan

persaingan. Saat ini, struktur ekspor produk UMKM Indonesia banyak berasal dari

industri pengolahan seperti furniture, makanan dan minuman, pakaian jadi atau garmen,

industri kayu dan rotan, hasil pertanian terutama perkebunan dan perikanan, sedangkan

di sektor pertambangan masih sangat kecil (hanya yang berhubungan dengan yang batubatuan, tanah liat dan pasir). Secara rinci barang ekspor UMKM antara lain alat-alat

rumah tangga, pakaian jadi atau garmen, batik, barang jadi lainnya dari kulit, kerajinan

dari kayu, perhiasan emas atau perak, mainan anak, anyaman, barang dari rotan, pengolahan ikan, mebel, sepatu atau alas kaki kulit, arang kayu/tempurung, makanan

ringan dan produk bordir. Sedangkan bahan baku produksi UMKM yang digunakan

adalah bahan baku lokal sisanya dari impor seperti plastik, kulit dan beberapa zat kimia.

Beberapa kendala UMKM yang banyak dialami negara-negara berkembang

termasuk Indonesia antara lain adalah masalah kurangnya bahan baku yang mesti harus

diimpor dari negara lain untuk proses produksi. Disamping itu pemasaran barang,

permodalan, ketersediaan energi, infrastruktur dan informasi juga merupakan

permasalahan yang sering muncul kemudian, termasuk masalah-masalah non fisik

seperti tingginya inflasi, skill, aturan perburuhan dan lain sebagainya. Tabel 3 di bawah

ini memperlihatkan kendala-kendala yang sering dialami negara Asean termasuk

Indonesa.

3.2 Pentingnya Pemberdayaan UMKM

Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 juta orang (menurut sensus

2010), ternyata hanya 0,24 persen adalah para wirausaha (interpreneur), atau hanya

sekitar 400.000 orang yang berkecimpung dalam dunia usaha atau UMKM. Padahal agar

perekonomian Indonesia dapat berkembang lebih cepat diperlukan lebih dari 2 persen

dari jumlah penduduk sebagai wirausaha atau berkecimpung dalam UMKM. Singapura,

sebuah negara kecil namun mempunyai 7 persen dari jumlah penduduknya merupakan

wirausaha dan mempunyai banyak UMKM. Sedangkan Malaysia, lebih dari 2 persen

jumlah penduduknya merupakan para interpreneur yang berkecimpung dalam berbagai

usaha mikro.

Kebijakan

Pendapatif BeaAnti Dumping ,

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

  1. Strategi untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di

Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit. Saat ini

skim kredit yang sangat familiar di masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR),

yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha layak, tanpa

agunan. Selain itu penguatan lembaga pendamping UMKM dapat dilakukan melalui

kemudahan akses serta peningkatan capacity building dalam bentuk pelatihan dan

kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UMKM.

  1. Strategi untuk mengantisipasi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif

khususnya di kawasan Asean adalah penguasaan pasar, yang merupakan prasyarat

untuk meningkatkan daya saing UMKM. Agar dapat menguasai pasar, maka UMKM

perlu mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, baik informasi mengenai

pasar produksi maupun pasar faktor produksi untuk memperluas jaringan

pemasaran produk yang dihasilkan oleh UMKM. Aplikasi teknologi informasi pada

usaha mikro, kecil dan menengah akan mempermudah UMKM dalam memperluas

pasar baik di dalam negeri maupun pasar luar negeri dengan efisien. Pembentukan

Pusat Pengembangan UMKM berbasis IT dianggap mampu mendorong

pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di era teknologi

informasi saat ini.

4.2 Saran

  1. Untuk meningkatkan daya saing diperlukan sinergi antara peran pemerntah selaku

pembuat kebijakan serta lembaga pendamping, khususnya lembaga keuangan mikro

untuk mempermudah akses perkreditan dan perluasan jaringan informasi pemasaran. Selain itu, budaya mencintai produksi dalam negeri juga perlu dipupuk

agar UMKM berkembang dan perekonomian nasional menjadi lebih kuat.

  1. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah perlu aktif untuk bekerjasama dan

berkoordinasi dengan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk terus

melakukan pembinaan dan pelatihan melalui peningkatan capacity building dan

penerapan aplikasi information technology (IT), termasuk mengefektifkan kembali web

Pemda-Pemda saat ini yang tidak optimal sebagai basis komunikasi UMKM di

daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. 2011. Five Finger Philosophy:Upaya Memberdayakan UMKM,

(online),(http://www.bi.go.id/web/id/UMKMBI/Koordinasi/Filosofi+Lima+Jari/,dia

kses 3 oktober 2011)

BPS. 2011. Produk Domestik Bruto. (online), (http://www.bps.go.id/index.php?news=730,

diakses 12 oktober 2011

Djunaedi, Achmad. 2000. Pedoman Penulisan Tinjauan Pustaka. Yogyakarta : Pascasarjana UGM

Skema atau Diagram Siklus Perputaran Uang dalam Suatu Negara

Perekonomian dua sektor disebut juga perekonomian sederhana, karena hanya terdiri atas dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi (masyarakat) dan rumah tangga produksi (perusahaan). Model arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga dengan perusahaan dapat kalian lihat pada gambar berikut ini.
Perekonomian Dua Sektor
Gambar 1. Arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga konsumsi dengan perusahaan.
Dari gambar 1, terlihat bahwa rumah tangga konsumen (RTK) adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi. Sedangkan di pasar barang, terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa. Sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam diagram juga terlihat arus aliran uang dari dan ke masing-masing rumah tangga. RTK menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli.
Interaksi ekonomi dalam perekonomian dua sektor juga dapat digambarkan seperti di bawah ini.
Diagram aliran pendapatan dan pengeluaran dari RTK dan RTP.
Gambar 2. Diagram aliran pendapatan dan pengeluaran dari RTK dan RTP.
Gambar 2. menunjukkan keadaan apabila seluruh pendapatan yang diterima RTK digunakan seluruhnya untuk belanja barang dan jasa. Ini berarti bahwa pendapatan sama dengan pengeluaran. Tidak ada bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan atau dapat dikatakan bahwa perekonomian mengalami keseimbangan.
Perekonomian tiga sektor terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian itu sendiri sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Di sistem ekonomi liberal, peran pemerintah minimal, sedangkan pada sistem ekonomi sosialis peran pemerintah sangat dominan. Di negara yang menganut sistem campuran seperti Indonesia, pemerintah masih cukup berperan. Perekonomian tiga sektor dapat dijelaskan melalui gambar berikut.
Perekonomian Tiga Sektor
Gambar 3. Arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah.
Anak panah yang menuju ke kotak pemerintah berarti penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah tersebut berupa pajak, misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak bumi dan bangunan. Selain itu, pemerintah juga menggunakan faktor produksi dan barang serta jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi pemerintahan. Anak panah yang menuju ke rumah tangga, pasar faktor produksi, perusahaan, serta pasar barang dan jasa berarti pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah tersebut dapat berupa gaji, pembuatan prasarana, subsidi, serta pembelian barang dan jasa.
Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi didasari oleh motif mencari keuntungan sekaligus memenuhi kepentingan umum. Dorongan mencari keuntungan ini tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan kondisi penerimaan yang semakin baik, pemerintah akan memiliki sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

3. Perekonomian Empat Sektor (Perekonomian Terbuka)

Model perekonomian selanjutnya adalah yang paling sesuai dengan kenyataan, yaitu bentuk perekonomian terbuka. Ciri perekonomian terbuka adalah adanya kegiatan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor impor dan pertukaran faktor produksi. Kegiatan ekspor dan impor itu kemudian memunculkan istilah perdagangan internasional. Untuk mengukur seberapa besar nilai ekspor atau impor dapat diketahui dengan melihat neraca perdagangannya. Hasil dari perdagangan internasional itu berupa devisa. Apabila neraca perdagangan suatu negara itu defisit, berarti impor negara tersebut lebih besar dibanding ekspornya. Sebaliknya, suatu negara disebut surplus pada neraca perdagangan bila ekspor lebih besar dari impornya.
Dalam perekonomian empat sektor kita akan melihat dua kelompok pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri dan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Dalam masyarakat luar negeri terdapat rumah tangga konsumsi, perusahaan (rumah tangga produksi), dan pemerintah. Kegiatan kelompok pelaku ekonomi masyarakat luar negeri tersebut membentuk sistem arus perputaran kegiatan ekonomi. Kelompok pelaku ekonomi dalam negeri juga membentuk sistem perputaran kegiatan ekonomi. Jadi, masyarakat luar negeri maupun pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri terdiri atas rumah tangga konsumsi, perusahaan (rumah tangga produksi), dan pemerintah. Mereka saling berinteraksi, sehingga membentuk sistem perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara masyarakat luar negeri dengan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri.
Perekonomian Empat Sektor
Gambar 4. Arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara masyarakat luar negeri dengan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri.
Dari gambar 4. Anda dapat melihat bahwa sudah tidak ada lagi negara yang tertutup sama sekali untuk melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain. Di dalam perdagangan internasional tersebut terdapat dua macam kegiatan, yaitu ekspor dan impor. Pembayaran dari kegiatan tersebut dilakukan menggunakan uang atau valuta asing (devisa).
Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian nasional akan saling berkaitan dan saling memengaruhi sehingga akan membentuk satu kesatuan dan sistem. Kemacetan dalam salah satu sektor dapat segera menjalar ke arus uang dan barang. Tugas menjaga kestabilan arus uang dan barang memang tidak mudah. Dalam ilmu ekonomi, arus perputaran uang dan barang/jasa digambarkan dalam suatu lingkaran kegiatan ekonomi seperti yang telah diuraikan di atas. Nah, lingkaran arus kegiatan ekonomi akan memberikan manfaat bagi pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional.

4. Aliran Devisa

Devisa merupakan aset atau kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional. Perpindahan aset dan kewajiban finansial antar penduduk di satu negara lain akan menimbulkan aliran devisa. Devisa dapat berbentuk valuta asing, surat-surat berharga (saham, obligasi, dan lainnya) dan surat-surat wesel luar negeri. Pada dasarnya setiap penduduk atau perusahaan bebas memiliki atau menggunakan devisa. Namun, Bank Indonesia berhak mengadakan pengawasan terhadap aliran devisa. Bagi suatu negara devisa mempunyai fungsi antara lain sebagai:
  1. Perantara dalam transaksi internasional.
  2. Cadangan kekayaan nasional.
  3. Sumber dana pembangunan.
  4. Sumber pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak devisa.
Transaksi yang dilakukan oleh penduduk antarnegara biasanya menggunakan jasa perantara, yaitu bank devisa.
Referensi :
Nurcahyaningtyas. 2009. Ekonomi : Untuk Kelas X SMA/MA. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. p. 322.