Makalah Peranan Perbankan menghadapi Pasar Bebas Asean

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini, mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar (capital intensive). Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Disisi lain, UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu terbatasnya modal kerja, Sumber Daya Manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi (Sudaryanto dan Hanim, 2002). Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap. Hal ini terjadi karena umumnya UMKM bersifat income gathering yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan (bankable), dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi. Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu mengadapai tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah

sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (Sudaryanto,

2011). Pada tahun 2011 UMKM mampu berandil besar terhadap penerimaan negara

dengan menyumbang 61,9 persen pemasukan produk domestik bruto (PDB) melalui

pembayaran pajak, yang diuraikan sebagai berikut : sektor usaha mikro menyumbang

36,28 persen PDB, sektor usaha kecil 10,9 persen, dan sektor usaha menengah 14,7 persen melalui pembayaran pajak. Sementara itu, sektor usaha besar hanya menyumbang 38,1 persen PDB melalui pembayaran pajak (BPS, 2011).3 Sebagian besar (hampir 99 persen), UMKM di Indonesia adalah usaha mikro di sektor informal dan pada umumnya menggunakan bahan baku lokal dengan pasar lokal. Itulah sebabnya tidak terpengaruh secara langsung oleh krisis global. Laporan World Economic Forum (WEF) 2010 menempatkan pasar Indonesia pada ranking ke-15. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai pasar yang potensial bagi negara lain. Potensi ini yang belum dimanfaatkan oleh UMKM secara maksimal. Perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenaga kerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain.

Permasalahan lain yang dihadapi UMKM, yaitu adanya liberalisasi perdagangan,

seperti pemberlakuan ASEAN- China Free Trade Area (ACFTA) yang secara efektif telah berlaku tahun 2010. Disisi lain, Pemerintah telah menyepakati perjanjian kerja sama ACFTA ataupun perjanjian lainnya, namun tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu kesiapan UMKM agar mampu bersaing. Sebagai contoh kesiapan kualitas produk, harga yang kurang bersaing, kesiapan pasar dan kurang jelasnya peta produk impor sehingga positioning persaingan lebih jelas. Kondisi ini akan lebih berat dihadapi UMKM Indonesia pada saat diberlakukannya ASEAN Community yang direncanakan tahun 2015. Apabila kondisi ini dibiarkan, UMKM yang disebut mampu bertahan hidup dan tahan banting pada akhirnya akan bangkrut juga. Oleh karena itu, dalam upaya memperkuat UMKM sebagai fundamental ekonomi nasional, perlu kiranya diciptakan iklim investasi

domestik yang kondusif dalam upaya penguatan pasar dalam negeri agar UMKM dapat

menjadi penyangga (buffer) perekonomian nasional. Masalah lain yang dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan UMKM adalah kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar (Ishak, 2005). Hal tersebut 4 menjadi kendala dalam hal memasarkan produk-produknya, karena dengan terbatasnya akses informasi pasar yang mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing di tingkat global. Miskinnya informasi mengenai pasar tersebut, menjadikan UMKM tidak dapat mengarahkan pengembangan usahanya secara jelas dan fokus,

sehingga perkembangannya mengalami stagnasi. Kemampuan UMKM dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan perekonomian Indonesia. Selain itu faktor sumber daya manusia di dalamnya juga memiliki andil tersendiri. Strategi pengembangan UMKM untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusianya agar memiliki nilai dan mampu bertahan menghadapi pasar ACFTA, diantaranya melalui penyaluran perkreditan (KUR), penyediaan akses informasi pemasaran, pelatihan lembaga keuangan mikro melalui capacity building, dan pengembangan information technology (IT). Demikian juga upaya-upaya lainnya dapat dilakukan melalui kampanye cinta produk dalam negeri serta memberikan suntikan pendanaan pada lembaga keuangan mikro. Keuangan mikro telah menjadi suatu wacana global yang diyakini oleh banyak pihak menjadi metode untuk mengatasi kemiskinan (ref). Berbagai lembaga multilateral dan bilateral mengembangkan keuangan mikro dalam berbagai program kerjasama. Pemerintah di beberapa negara berkembang juga telah mencoba mengembangkan keuangan mikro pada berbagai program pembangunan. Lembaga swadaya masyarakat juga tidak ketinggalan untuk turut berperan dalam aplikasi keuangan mikro (Prabowo dan Wardoyo, 2003).

1.2 Perumusan Masalah

Pasar bebas ASEAN yang akan efektif diberlakukan pada tahun 2015 merupakan

titik rawan perjuangan UMKM dan ekonomi kerakyatan. Berbagai kemudahan

perdagangan antar negara seperti pembebasan bea impor dan kemudahan birokrasi akan

mendorong meningkatnya impor komoditas ke negara-negara ASEAN. Iklim

perdagangan tidak hanya akan didominasi oleh negara-negara ASEAN saja, akan tetapi

juga perlu dipertimbangkan kehadiran China dengan produk-produknya yang memiliki

daya saing tinggi dilihat dari harga dan kandungan teknologi. Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing dan sumber daya

manusia khususnya untuk menghadapi pasar bebas ACFTA.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Capacity Building

Secara umum capacity building adalah proses atau kegiatan memperbaiki

kemampuan seseorang, kelompok, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan atau

kinerja yang lebih baik (Brown et. al, 2001). Capacity building adalah pembangunan

keterampilan (skills) dan kemampuan (capabilities), seperti kepemimpinan, manajemen,

keuangan dan pencarian dana, program dan evaluasi, supaya pembangunan organisasi

efektif dan berkelanjutan. Ini adalah proses membantu individu atau kelompok untuk

mengidentifikasi dan menemukan permasalahan dan menambah wawasan, pengetahuan

dan pengalaman yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan melakukan perubahan. (Campobaso dan Davis, 2001) Capacity building difasilitasi melalui penetapan kegiatan bantuan teknik, meliputi pendidikan dan pelatihan, bantuan teknik khusus (specific technical assitance) dan penguatan jaringan. Prinsip yang perlu diterapkan adalah membangun keberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan kapasitas (capacity building), mencakup : 1) kelembagaan; 2)pendanaan, 3) pelayanan. Di samping itu masalah internal yang harus dihadapi adalah masalah efisiensi, keterbatasan SDM dan teknologi (Krisnamurthi, 2002).

2.2 Pasar Bebas Asean dan ACFTA (Asean China Free Trade Area)

Pasar bebas Asean akan diberlakukan pada tahun 2015. Hal ini menjadikan

pemerintah Indonesia terus meningkatkan berbagai strategi untuk menghadapinya.

Demikian juga, sejak disepakatinya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China

(ACFTA) yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2010 mengharuskan pemerintah

Indonesia. Pertama, apakah pemerintah Indonesia untuk melakukan sosialisasi terhadap

publik mengenai kesepakatan ACFTA. Disamping itu pemerintah Indonesia diharapkan

memiliki strategi besar untuk menghadapi ACFTA. Terkait dengan persepsi publik terhadap kesepakatan ACFTA. Sosialisasi penting untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah Indonesia sebelum ACFTA diberlakukan. Dalam surveinya, LSI mengajukan beberapa pertanyaan terhadap publik menyangkut ACFTA. Dari hasil survei tersebut diketahui bahwa hanya sebagian kecil saja publik Indonesia yang mengetahui atau pernah mendengar kesepakatan/perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China yang mulai berlaku pada 1 Januari 2010, terdapat 26,711 persen publik yang pernah mendengar mengenai kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China. Dari mereka yang pernah mendengar mengenai kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China, mayoritas publik (51,9 persen) mengatakan tidak setuju dengan kesepakatan perdagangan bebas.

Ternyata temuan survei LSI tersebut menunjukkan bahwa publik cenderung

mempersepsikan berlakunya ACFTA secara negatif. Publik menilai adanya perdagangan

bebas ASEAN-China justru dapat membahayakan pasar dalam negeri dan ini jelas dapat

merugikan neraca perdagangan Indonesia. Artinya China yang justru diuntungkan

dengan adanya perdagangan bebas dan bukan Indonesia. Hal penting berikutnya terkait dengan kesiapan atau strategi besar pemerintah Indonesia menghadapi ACFTA. Dalam hal ini tampak bahwa pemerintah Indonesia sama sekali tidak mempersiapkan dirinya secara matang. Sebagaimana diakui oleh Menteri Perindustrian MS Hidayat yang mengatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai strategi besar dalam menghadapi Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN-China(ACFTA). Meskipun pemerintah Indonesia telah mengusulkan untuk melakukan renegosiasi untuk 228 pos tarif produk yang berpotensi injuries agar pengenaan bebas bea masuk dapat ditunda pelaksanaanya, namun hal itu tidak berjalan dan Indonesia terpaksa harus terus berjalan dengan mekanisme ACFTA. Akibatnya adalah enam produk terkena dampak langsung (injuries) karena ACFTA, yaitu industri tekstil dan produk tekstil/TPT, makanan dan minuman, elektronik, alas kaki, kosmetik, serta industri jamu.

2.3 Peningkatan Daya Saing Produk Indonesia

Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

menyebutkan bahwa daya saing adalah kemampuan perusahaan, industri, daerah,

negara, atau antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan

yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional.

Oleh karena daya saing industri merupakan fenomena di tingkat mikro perusahaan, maka

kebijakan pembangunan industri nasional didahului dengan mengkaji sektor industri

secara utuh sebagai dasar pengukurannya. Sedangkan menurut Tambunan, 2001, tingkat daya saing suatu negara di kancah perdagangan internasional, pada dasarnya amat ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor keunggulan komparatif (comparative advantage) dan faktor keunggulan kompetitif (competitive advantage). Lebih lanjut, faktor keunggulan komparatif dapat dianggap ebagai faktor yang bersifat alamiah dan faktor keunggulan kompetitif dianggap sebagai

faktor yang bersifat acquired atau dapat dikembangkan/diciptakan. Selain dua faktor

tersebut, tingkat daya saing suatu negara sesungguhnya juga dipengaruhi oleh apa yang

disebut Sustainable Competitive Advantage (SCA) atau keunggulan daya saing

berkelanjutan. Ini terutama dalam kerangka menghadapi tingkat persaingan global yang

semakin lama menjadi sedemikian ketat/keras atau Hyper Competitive.

Analisis Persaingan yang super ketat (Hyper Competitive Analysis) menurut

D’Aveni dalam (Hamdy, 2001), merupakan analisis yang menunjukkan bahwa pada

akhirnya setiap negara akan dipaksa memikirkan atau menemukan suatu strategi yang

tepat, agar negara/perusahaan tersebut dapat tetap bertahan pada kondisi persaingan

global yang sangat sulit. Menurut Hamdy Hadi, strategi yang tepat adalah strategi SCA

(Sustained Competitive Advantage Strategy) atau strategi yang berintikan upaya

perencanaan dan kegiatan operasional yang terpadu, yang mengkaitkan 5 lingkungan

eksternal dan internal demi pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang,

dengan disertai keberhasilan dalam mempertahankan/meningkatkan sustainable real

income secara efektif dan efisien. Menurut The Global Competitiveness Report, tahun 2011 peringkat daya saing Indonesia mengalami penurunan menjadi 46 dibanding tahun 2010 yang berada di posisi Hal ini menuntut perlunya dilakukan kaji ulang terhadap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan selama ini. Kementerian dan lembaga yang membidangi setiap pilar dan indikator yang mengalami penurunan peringkat perlu bekerja lebih dari biasa untuk menaikkan peringkat pada masing-masing indikator dan pilar daya saing tersebut. Selain itu, berbagai faktor umum yang menghambat peningkatan daya

2.4 Agency Theory

Aplikasi agency theory dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur

proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan

kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang

mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun

risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal

bila kontrak dapat fairness yaitu mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen

yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen

dan pemberian insentif/imbalan khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen. Inti

dari Agency Theory atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk

menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan

(Scott, 1997); (Loudon and Loudon, 2007). Menurut Eisenhard (1989), teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi yaitu: (a) asumsi tentang sifat manusia, (b) asumsi tentang keorganisasian, dan (c) asumsi tentang informasi. Teori Keagenan dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut :

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Posisi UMKM Dalam Pasar Bebas Asean

Dalam rangka menuju Pasar Bebas Asean 2015, masih banyak peluang UMKM

untuk meraih pangsa pasar dan peluang investasi. Guna memanfaatkan peluang tersebut,

maka tantangan yang terbesar bagi UMKM di Indonesia menghadapi Pasar Bebas Asean

adalah bagaimana mampu menentukan strategi yang tepat guna memenangkan

persaingan. Saat ini, struktur ekspor produk UMKM Indonesia banyak berasal dari

industri pengolahan seperti furniture, makanan dan minuman, pakaian jadi atau garmen,

industri kayu dan rotan, hasil pertanian terutama perkebunan dan perikanan, sedangkan

di sektor pertambangan masih sangat kecil (hanya yang berhubungan dengan yang batubatuan, tanah liat dan pasir). Secara rinci barang ekspor UMKM antara lain alat-alat

rumah tangga, pakaian jadi atau garmen, batik, barang jadi lainnya dari kulit, kerajinan

dari kayu, perhiasan emas atau perak, mainan anak, anyaman, barang dari rotan, pengolahan ikan, mebel, sepatu atau alas kaki kulit, arang kayu/tempurung, makanan

ringan dan produk bordir. Sedangkan bahan baku produksi UMKM yang digunakan

adalah bahan baku lokal sisanya dari impor seperti plastik, kulit dan beberapa zat kimia.

Beberapa kendala UMKM yang banyak dialami negara-negara berkembang

termasuk Indonesia antara lain adalah masalah kurangnya bahan baku yang mesti harus

diimpor dari negara lain untuk proses produksi. Disamping itu pemasaran barang,

permodalan, ketersediaan energi, infrastruktur dan informasi juga merupakan

permasalahan yang sering muncul kemudian, termasuk masalah-masalah non fisik

seperti tingginya inflasi, skill, aturan perburuhan dan lain sebagainya. Tabel 3 di bawah

ini memperlihatkan kendala-kendala yang sering dialami negara Asean termasuk

Indonesa.

3.2 Pentingnya Pemberdayaan UMKM

Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 juta orang (menurut sensus

2010), ternyata hanya 0,24 persen adalah para wirausaha (interpreneur), atau hanya

sekitar 400.000 orang yang berkecimpung dalam dunia usaha atau UMKM. Padahal agar

perekonomian Indonesia dapat berkembang lebih cepat diperlukan lebih dari 2 persen

dari jumlah penduduk sebagai wirausaha atau berkecimpung dalam UMKM. Singapura,

sebuah negara kecil namun mempunyai 7 persen dari jumlah penduduknya merupakan

wirausaha dan mempunyai banyak UMKM. Sedangkan Malaysia, lebih dari 2 persen

jumlah penduduknya merupakan para interpreneur yang berkecimpung dalam berbagai

usaha mikro.

Kebijakan

Pendapatif BeaAnti Dumping ,

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

  1. Strategi untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di

Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit. Saat ini

skim kredit yang sangat familiar di masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR),

yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha layak, tanpa

agunan. Selain itu penguatan lembaga pendamping UMKM dapat dilakukan melalui

kemudahan akses serta peningkatan capacity building dalam bentuk pelatihan dan

kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UMKM.

  1. Strategi untuk mengantisipasi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif

khususnya di kawasan Asean adalah penguasaan pasar, yang merupakan prasyarat

untuk meningkatkan daya saing UMKM. Agar dapat menguasai pasar, maka UMKM

perlu mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, baik informasi mengenai

pasar produksi maupun pasar faktor produksi untuk memperluas jaringan

pemasaran produk yang dihasilkan oleh UMKM. Aplikasi teknologi informasi pada

usaha mikro, kecil dan menengah akan mempermudah UMKM dalam memperluas

pasar baik di dalam negeri maupun pasar luar negeri dengan efisien. Pembentukan

Pusat Pengembangan UMKM berbasis IT dianggap mampu mendorong

pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di era teknologi

informasi saat ini.

4.2 Saran

  1. Untuk meningkatkan daya saing diperlukan sinergi antara peran pemerntah selaku

pembuat kebijakan serta lembaga pendamping, khususnya lembaga keuangan mikro

untuk mempermudah akses perkreditan dan perluasan jaringan informasi pemasaran. Selain itu, budaya mencintai produksi dalam negeri juga perlu dipupuk

agar UMKM berkembang dan perekonomian nasional menjadi lebih kuat.

  1. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah perlu aktif untuk bekerjasama dan

berkoordinasi dengan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk terus

melakukan pembinaan dan pelatihan melalui peningkatan capacity building dan

penerapan aplikasi information technology (IT), termasuk mengefektifkan kembali web

Pemda-Pemda saat ini yang tidak optimal sebagai basis komunikasi UMKM di

daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. 2011. Five Finger Philosophy:Upaya Memberdayakan UMKM,

(online),(http://www.bi.go.id/web/id/UMKMBI/Koordinasi/Filosofi+Lima+Jari/,dia

kses 3 oktober 2011)

BPS. 2011. Produk Domestik Bruto. (online), (http://www.bps.go.id/index.php?news=730,

diakses 12 oktober 2011

Djunaedi, Achmad. 2000. Pedoman Penulisan Tinjauan Pustaka. Yogyakarta : Pascasarjana UGM

Advertisements

Skema atau Diagram Siklus Perputaran Uang dalam Suatu Negara

Perekonomian dua sektor disebut juga perekonomian sederhana, karena hanya terdiri atas dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi (masyarakat) dan rumah tangga produksi (perusahaan). Model arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga dengan perusahaan dapat kalian lihat pada gambar berikut ini.
Perekonomian Dua Sektor
Gambar 1. Arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga konsumsi dengan perusahaan.
Dari gambar 1, terlihat bahwa rumah tangga konsumen (RTK) adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi. Sedangkan di pasar barang, terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa. Sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam diagram juga terlihat arus aliran uang dari dan ke masing-masing rumah tangga. RTK menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli.
Interaksi ekonomi dalam perekonomian dua sektor juga dapat digambarkan seperti di bawah ini.
Diagram aliran pendapatan dan pengeluaran dari RTK dan RTP.
Gambar 2. Diagram aliran pendapatan dan pengeluaran dari RTK dan RTP.
Gambar 2. menunjukkan keadaan apabila seluruh pendapatan yang diterima RTK digunakan seluruhnya untuk belanja barang dan jasa. Ini berarti bahwa pendapatan sama dengan pengeluaran. Tidak ada bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan atau dapat dikatakan bahwa perekonomian mengalami keseimbangan.
Perekonomian tiga sektor terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian itu sendiri sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Di sistem ekonomi liberal, peran pemerintah minimal, sedangkan pada sistem ekonomi sosialis peran pemerintah sangat dominan. Di negara yang menganut sistem campuran seperti Indonesia, pemerintah masih cukup berperan. Perekonomian tiga sektor dapat dijelaskan melalui gambar berikut.
Perekonomian Tiga Sektor
Gambar 3. Arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah.
Anak panah yang menuju ke kotak pemerintah berarti penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah tersebut berupa pajak, misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak bumi dan bangunan. Selain itu, pemerintah juga menggunakan faktor produksi dan barang serta jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi pemerintahan. Anak panah yang menuju ke rumah tangga, pasar faktor produksi, perusahaan, serta pasar barang dan jasa berarti pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah tersebut dapat berupa gaji, pembuatan prasarana, subsidi, serta pembelian barang dan jasa.
Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi didasari oleh motif mencari keuntungan sekaligus memenuhi kepentingan umum. Dorongan mencari keuntungan ini tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan kondisi penerimaan yang semakin baik, pemerintah akan memiliki sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

3. Perekonomian Empat Sektor (Perekonomian Terbuka)

Model perekonomian selanjutnya adalah yang paling sesuai dengan kenyataan, yaitu bentuk perekonomian terbuka. Ciri perekonomian terbuka adalah adanya kegiatan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor impor dan pertukaran faktor produksi. Kegiatan ekspor dan impor itu kemudian memunculkan istilah perdagangan internasional. Untuk mengukur seberapa besar nilai ekspor atau impor dapat diketahui dengan melihat neraca perdagangannya. Hasil dari perdagangan internasional itu berupa devisa. Apabila neraca perdagangan suatu negara itu defisit, berarti impor negara tersebut lebih besar dibanding ekspornya. Sebaliknya, suatu negara disebut surplus pada neraca perdagangan bila ekspor lebih besar dari impornya.
Dalam perekonomian empat sektor kita akan melihat dua kelompok pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri dan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Dalam masyarakat luar negeri terdapat rumah tangga konsumsi, perusahaan (rumah tangga produksi), dan pemerintah. Kegiatan kelompok pelaku ekonomi masyarakat luar negeri tersebut membentuk sistem arus perputaran kegiatan ekonomi. Kelompok pelaku ekonomi dalam negeri juga membentuk sistem perputaran kegiatan ekonomi. Jadi, masyarakat luar negeri maupun pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri terdiri atas rumah tangga konsumsi, perusahaan (rumah tangga produksi), dan pemerintah. Mereka saling berinteraksi, sehingga membentuk sistem perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara masyarakat luar negeri dengan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri.
Perekonomian Empat Sektor
Gambar 4. Arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara masyarakat luar negeri dengan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri.
Dari gambar 4. Anda dapat melihat bahwa sudah tidak ada lagi negara yang tertutup sama sekali untuk melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain. Di dalam perdagangan internasional tersebut terdapat dua macam kegiatan, yaitu ekspor dan impor. Pembayaran dari kegiatan tersebut dilakukan menggunakan uang atau valuta asing (devisa).
Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian nasional akan saling berkaitan dan saling memengaruhi sehingga akan membentuk satu kesatuan dan sistem. Kemacetan dalam salah satu sektor dapat segera menjalar ke arus uang dan barang. Tugas menjaga kestabilan arus uang dan barang memang tidak mudah. Dalam ilmu ekonomi, arus perputaran uang dan barang/jasa digambarkan dalam suatu lingkaran kegiatan ekonomi seperti yang telah diuraikan di atas. Nah, lingkaran arus kegiatan ekonomi akan memberikan manfaat bagi pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional.

4. Aliran Devisa

Devisa merupakan aset atau kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional. Perpindahan aset dan kewajiban finansial antar penduduk di satu negara lain akan menimbulkan aliran devisa. Devisa dapat berbentuk valuta asing, surat-surat berharga (saham, obligasi, dan lainnya) dan surat-surat wesel luar negeri. Pada dasarnya setiap penduduk atau perusahaan bebas memiliki atau menggunakan devisa. Namun, Bank Indonesia berhak mengadakan pengawasan terhadap aliran devisa. Bagi suatu negara devisa mempunyai fungsi antara lain sebagai:
  1. Perantara dalam transaksi internasional.
  2. Cadangan kekayaan nasional.
  3. Sumber dana pembangunan.
  4. Sumber pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak devisa.
Transaksi yang dilakukan oleh penduduk antarnegara biasanya menggunakan jasa perantara, yaitu bank devisa.
Referensi :
Nurcahyaningtyas. 2009. Ekonomi : Untuk Kelas X SMA/MA. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. p. 322.