Kasus Korupsi Sistem Informasi Akuntansi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

           Korupsi adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita karena di negara Indonesia korupsi memang seperti telah menjadi sesuatu yang biasa atau mungkin telah menjadi budaya yang mendarah daging.Walaupun hampir setiap hari kita mendengar atau melihat kasus – kasus tentang korupsi, namun terkadang kita masih salah dalam memprsepsikan tentang korupsi.Sebagian dari kita mengaitkan korupsi  hanya dengan uang yang menyebabkan kerugian negara, padahal hanya beberapa pasal dalam UU Korupsi yang ada tercantum kata-kata kerugian negara, sedangkan sebagian besar pasal lebih menyangkut tentang perilaku.Untuk itu, kita harus benar – benar memahami tentang korupsi agar kita mengetahui berbagai jenis korupsi yang tidak hanya terkait dengan kerugian negara, tetapi juga dengan perilaku korupsi lainnya, seperti tindakan suap yang tidak terkait dengan keuangan negara.Kita wajib memerangi, mencegah dan mengatakan tidak untuk korupsi Karena korupsi adalah sumber utama dari segala masalah yang mendera bangsa ini.

1.2 Tujuan

Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui penyebab korupsi dari sudut pandang Sistem Informasi Akuntansi dan untuk lebih memahami Sistem Pengendalian Internal yang baik.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Pengendalian Internal yang baik

2.1.1 Pengertian Pengendalian Intern

 

Pengendalian Intern didefinisikan oleh AICPAsebagai berikut :

Pengendalian Intern itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi,memajukan efisiensi di dalam usaha, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Definisi di atas menunjukkan bahwa suatu system pengendalian intern yang baik itu akan berguna untuk :

  1. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi
  2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
  3. Memajukan efisieni dalam operasi.
  4.    Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijakan manajemen      yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Definisi di atas di rinci oleh AICPA dalam Statement On Auditing Standards nomor 1, menjadi pengendalian administrative dan pengendalian akuntansi sebagai berikut:

  1. Pengendalian Akuntansi terdiri dari struktur organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan-catatan yang berkaitan dengan pengamanan aktiva dan dapat dipercayanya catatan financial, dan konsekuensinya, organisassi, prosedur,dan catatan-cataan itu disusun untuk memberikan jaminan yang cukup dalam arti :
  • Transaks-transasidilkasanakan sesuai dengan pengesahan (otorisasi) manajemen yang umum maupun yang khusus.
  • Transaksi-transaksi dicatat untuk (1) memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip auntansiyang umunya diterima atau kriteria-kriteria lain yang perlu untuk laporan-laporan tersebut dan (2) menunjukkan pertanggungjawaban atas aktiva.
  • Access(penggunaan) aktiva hanya diperbolehkan bilasesuai dengan otorisasi manajemen.
  • Tanggung-jawab atas aktiva (menurut catatan) dibandingkan dengan aktiva yang ada setiap waktu tertentu dan diambil tindakan yang perlu bila ada perbedaan-perbedaan.
  1. Pengendalian adminitratif meliputi struktur organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan-catatan yang berkaitan dengan prosespengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengesahan (otorisasi) transaksi-transaksi oleh manajemen. Otorisasi tersebut merupakan fungsi manajemen yang secara langsung berhubungan dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan (organisasi) dan merupakan titik awal untukmenyusun pengawasan akuntansi atas transaksi-transaksi.

Pengendalian akuntansi (accounting control) berfungsi untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan. Pengendalian ini disebut Preventif Control, yaitu pengendalian yang bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pengendalian administrative(administrative conrol) berfungsi untuk mendorong efisiensi, yaitu dengan mendorong dipatuhinya keputsan-keputusan manajemen. Pengendalian ini disebut juga Feedback Control.

2.1.2 Ciri-ciri pokok dari Sistem Pengendalian Intern

 

Suatu system pengawasan intern yang memuaskan harus meliputi :

  • Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab-tanggungjawab fungsional secara tepat.
  • Suatu system wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, hutang-hutang, pemdapatan-pendapatan dan biaya-biaya.
  • Praktek-praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungis-fungsi setiap bagian dalam organisasi.
  • Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengant anggung jawabnya

Keempat elemen di atas merupakan cirri-ciri pokok dari suatu system pengawsan intern. Di samping cirri-ciri pokok tersebut ada cara-cara pengawasan lain yang fungsinya merupakan tambahan dari cirri-ciri pokok diatas. Pengawasan-pengawasan tamabhan itu dapat dilakukan dengan menggunakan laporan-laporan, budget atau standard an staff internal auditing.

  1. Struktur organisasi
  • Struktur organisasi yang tepat bagi suatu perusahaan belum tentu baik bagi perusahaan yang lain. Perbedaan struktur organisasi diantara berbagai perusahaan, disebabkan leh berbagai hal seperti jenis,luas, banyaknya, cabang-cabang dan lainnya.
  • Suatu dasar yang berguna dalam menyusun struktur organisasi perusahaan adalah pertimbangan bahwa organisasi itu harus fleksible dalam arti memungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian tanpa harus membuat yang baru.

Ada tiga bentuk utama dari departementalisasi dalam organisasi yaitu atas dasar fungsi,daerah, produk.

Rentang pengawasan (span of Control).

  • Yaitu menunjukkan jumlah orang yang bertanggung jawab pada seorang atasan.
  • Struktur organisasi yang tipis atau datar disebut mempunyai span of control yang lebar, sedangkan struktur organisasi yang tinggi mempunyai span of control yang sempit.

Jenis-jenis Wewenang

Ada tiga jenis utama dari wewenang ,yaitu wewenang garis (atau sering dibuat garis komando), wewenang staf (merupakan wewenang membantu), wewenang fungsional(memberi hak pada seseorang untuk memerintah bagian lain yang tidak langsung menjadi bawahannya).

Diskripsi jabatan

Untuk menentukan tugas dan tanggung jawab setiap bagian dalam organisasi, berguna sebagai alat unuk memisahkan tugas dan wewenang setiap bagian sehingga akan terhindar adanya kesimpangsiuran fungsi setiap bagian dalam organisasi.

  1. Sistem Wewenang Dan Prosedur Pembukuan

 

Sistem wewenang dan prosedur pembukuan dalam suatu perusahaan alat bagi manajem untuk mengadakan pengawasan terhadap operasi dan transaksi-transaksi yang terjadi dan juga utuk mengklasifikasikan data akuntansi dengan tepat.

  1. Praktek –Pratek Yang Sehat.

Yang dimaksud dengan praktek-praktek yang sehat adalah setiap pegawai dalam perusahaan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Misalnya bagian akuntansi baru mencatat hutang setelah menerima dan memeriksa dokumen-dokumen pendukung transaksi pembelian seperti surat permintaan pembelian, surat pesanan pembelian, laporan penerimaan barang dan faktur dari penjual.

  1. Pegawai yang Cukup Cakap

Tingkat kecakapan pegawai mempenagruhi sukses tidaknya suatu system pengendalian intern, Apabila sudah disusun struktur organisasi yang tepat, prosedur-prosedur yang baik tetapi tingkat kecakapan pegawai tidak memenuhi syarat-syarat yang diminta, bisa diharapkan bahwa system pengawasan intern juga tidak akan berhasil dengan baik.

Untuk mendapatkan pegawai yang tingkat kecakapannya cukup, langkah-langkahnya harus dimulai sejak penerimaan pegawai baru. Jika ada penerimaan pegawai baru, hendaknya dilakukan seleksi dan test agar dapat ditentukan apakah calon pegawai yang bersangkutan, memenuhi criteria yang diininkan. Apabila pegawai sudah diterima bekerja dalam perusahaan, perlu diadakan latihan-latihan agar dapat meningkatkan kecakapan.

2.1.3 Pengawasan-Pengawasan Tambahan

Untuk menjamin berlakunya system pengawasan intern dengan baik, selain terpenuhinya keempat ciri-ciri khas di atas, diperlukan beberapa pengawasan tambahan yang terdiri dari laporan-laporan, budget/standar, dan suatu staf audit intern.

  1. Laporan

Laporan merupakan alat bagi suatu bagian dalam perusahaan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya. Laporan ini diserahkan kepada atasan dengan maksud agar atasan dapat mengetahui sampai seberapa jauh pekerjaan sudah dilaksanakan, Agar suatu laporan dapat berfungsi dengan baik, Heckeet & Wilson dalam buku controllership menyatakan lima prinsip dasar sebagai berikut :

  1. Pertanggungjawaban, yaitu prinsip yang menghendaki bahwa laporan itu harus di susun sesuai dengan tanggungjawab bagian-bagian dalamperusahaan. Laporan seperti ini dibuat bertingkat sesuai dengan tingkat yang ada dalam struktur otganisasi.
  2. Pengecualian, yaitu prinsip yang menghendaki bahwa laporan yang disusun, itu hendaknya menunjukkan hal-hal yang menyimpang dari standar atau budgetnya. Maksud dari prinsip ini ialah agar management dapat memusatkan perhatiannya pada hal-hal yang menyimpang tersebut.
  3. Perbandingan, yaitu prinsip yang menghendaki bahwa laporan yang disusun itu hendaknya dibandingkan dengan data lain agar lebih mempunyai arti. Perbandingan ini dapat dilakukan dengan standar/budget atau dengan realisasi periode sebelumnya,
  4. Ringkas, yaitu prinsip bahwa laporan yang dibuat untuk bagian yang lebih tinggi harus lebih ringkas, sehingga dapat memberikan ruang lingkup yang lebih luas.
  5. Komentar. Yaitu prinsip bahwa laporan itu sebaiknya juga berisi beberapa komentar dari pihak yang menyusun. Maksud pemberian komentar ini adalah agar pembaca laporan tersebut dapat segera mengetahui hal-hal yang penting yang ada dalam laporan tersebut.
  1. Standar atau Budget

Merupakan alat untuk mengukur realisasi. Dengan adanya standar atau budget maka laporan-laporan bisa disusun dengan membandingkan antara realisasi dengan budget atau standarnya, sehingga dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

  1. Staf audit intern

Meupakan bagian atau pegawai dalam perusahaan yang tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja itu sesuai atau menyimpang dari yang sudah ditetapkan. Ditinjau dari struktur organisasi maka bagian audit intern merupakan suatu fungsi staff yang bertanggung kepadacontroller. Kadang-kadang audit intern ini merupakan staff dari Direktur utama atau staff dari kepala bagian akuntansi.

Pengendalian intern melaksanakan tiga fungsi penting :

  1. Preventive control, pengendalian untuk pencegahan, mencegah timbulnya suatu masalah sebelum masalah muncul.
  2. Detective control, pengendalian untuk pemeriksaan, dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul.
  3. Corrective control, pengendalian korektif. Memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan

2.1.4 COSO (Committee Of Sponsoring Organization)

 

     COSO adalah kelompok sector swasta yang terdiri dari American, Accounting Association (AAA), AICPA, Institute of Internal Auditors, Institute Of Management Accountants, dan Financial Executives Intitute.

Pada tahun 1992,COSO mengeluarkan hasil penelitian untuk mengembangkan definisi pengendalian intern yaitu pengendalian intern sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di bawah arahan keduanya, untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan penegnedalian dicapai dengan pertimbangan hal-hal berikut:

  • Efektivitas dan efisiensi operasional organisasi
  • Keandalan pelaporan keuangan
  • Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku,

Lima komponen Model Pengendalian Internal COSO yang Saling berhubungan :

  1. Lingkungan pengendalian : inti dari bisnis apapun adalah orang-orangnya – cirri perorangan, termsdukintegritas, nilai-nilai etika, dan kompentensi – serta lingkungan tempat beroperasi. Mereka adalh mesin yang mengemudikan organisasi dan dasr tempat segala hal terletak.
  2. Aktivitas pengendalian, Kebijakan dan proedur pengendalian harus dibuat dan dilaksanakan untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi oleh pihak manajemen untuk mengatasi risiko pencapaian tujuan organsasi, secara efektif dijalankan.
  3. Penilaian risiko, Organisasi harus sadar akan dan berurusan dengan risiko yang dihadapinya. Organisasi harus menempatkan tujuan, yang terintegrasi dengan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan, dan kegiatan lainnya, agar organisasi beroperasi secara harmonis. Organisasi juga harus membuat mekanisme unuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait.
  4. Informasi dan komunikasi, disekitar aktivitas pengendalian terdapat system informasi dan komunikasi. Mereka memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk mendapat dan bertukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.
  5. Pengawasan, Seluruh poses harus diawasi, dan perubahan dilakukan sesuai dengan dengan kebutuhan. Melalui cara ini, sistem dapat beraksi secara dinamis, berubah sesuai tuntutan keadaan.
  1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN

 

Lingkungan Pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut :

  • Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika
  • Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi
  • Struktur organisasi
  • Badan audit dewan komisaris
  • Metode untuk memberikan otoritas dan tanggungjawab
  • Kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia
  • Pengaruh-pengaruh eksternal

Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika.

 

Merupakan hal yang pentig bagi pihak manajemen untuk menciptakan struktur organisasi yang menekankan pada integritas dan nilai-nilai etika. Perusahaan dapat mengesahkan integritas sebagai prinsip dasar beroperasi, dengan cara secara aktif mengajarkan dan mempraktikkannya. Contohnya, manajemen puncak harus memperjelas bahwa laporan yang jujur lebih penting daripada laporan yang sesuai keinginan pihak manajemen.

Filosofi Pihak manajemen dan Gaya beroperasi

 

Semakin bertanggung jawab filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi mereka, semakin besar kemungkinannya para pegawai akan berperilaku secara bertanggungjawab dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Apabila pihak manajemen menunjukkan sedikit perhatian atas pengendalian internal, maka para pegawai akan menjadi kurang rajin dan efektif dalam mencapai tujuan pengendalian tertentu. Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi dapat dinilai dengan cara menjawab pertanyaan seperti berikut ini :

  1. Apakah pihak manajemen mengambil risiko yang tidak sepantasnya untuk mencapai tujuan perusahaan ,atau apakah pihak manajemen menilai potensi risiko dan penghargaan sebelum bertindak ?
  2. Apakah pihak manajemen mencoba untuk memanipulasi ukuran-ukuran kinerja seperti pemasukan bersih, agar kinerjanya dapat dilihat dalampandangan yang lebih baik?
  3. Apakah pihak manajemen menekan para pegawai untuk mencapai hasil apapun metode yang dipergunakan, atau apakah pihak manajemen menuntut perilaku yang beretika ? Dengan kata lain, apakah pihak manajemen yakin bahwa hasil dapat membenarkan cara?

Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan menetapkan garis otoritas dan tanggung jawab, serta menyediakan kerangka umum untuk perencanaan, pengaahan, dan pengendalain operasinya. Aspek penting lainnya struktur organisasi adalah sentralisasi atau desentralisasi otoritas, penetapan tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu, cara alokasi tanggung jawab mempengaruhi permintaan informasi manajemn, dan organisasifungsi system informasi dan akuntansi.

Di dalam dunia bisnis saat ini, perubahan yang drastis terjadi dalam praktik di bidang manajemen, dan di dalam pengorganisasian perusahaan. Struktur organisasi hierarkis, dengan banyak lapisan pihak manajemen yang akan mengawasi dan mengendalikan pekerjaan mereka yang di bawah, mulai menghilang . Struktur tersebut digantikan dengan organisasi dasar (flat organization) yang memiliki yang dapat bekerja sendiri, dan terdiri dari pegawai yang dulunya ditugaskan ke berbagai departemen yang berbeda dan terpisah. Para anggota tim diberdayakan untuk membuat keputusan tanpa mencari berlapis-lapis persetujuan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka,

Komite Audit Dewan Komisaris (Board of Director)

Seluruh perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange harus memiliki komite audit (audit commite) yang secara keseluruhan terdiri dari para komisaris (non pegawai) dari luar perusahaan. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi struktur pengendalian internal perusahaan, proses pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hokum, peraturan, dan standar yang terkait. Komite tersebut bekerja dekat dengan auditor eksternal dan internal perusahaan.

Metode Memberikan Otoritas dan Tanggung Jawab

Pihak manajemen harus mmberikan tanggung jawab untuk tujuan bisnis tertentuk ke departemen dan individu yang terkait, serta kemudian membuat mereka bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut, Otoritas dan tanggungjawab dapat diberikan melalui deskripsi pekerjaan secara formal, pelatihan pegawai, dan rencana operasional, jadwal, dan anggaran. Salah satu hal yang sangat penting adalah perauran yang menangani masalah seperti standar etika berperilaku, praktik bisnis yang dapat dibenarkan, peraturanpersyatan,dan konflik kepentingan.

Kebijakan dan Praktik-Praktik dalam Sumber Daya Manusia

Kebijakan dan praktik-prkatik mengenai pengontrakan,pelatihan,dan pengevaluasian, pemberian kompensasi, dan promosi pegawai mempengaruhi kemampuan organisasi unuk meminimalkan ancaman, risiko,dan pajanan.

Pengaruh-pengaruh Eksternal

Pengaruh-pengaruh eksternal yang mempengaruhi lingkungan pengendalian adalah      termasuk persyaratan yang dibebankan oleh bursaefek, oleh Financial Accounting StandardBoard (FASB),dan oleh Securities and Exchange Commission (SEC). Termasuk dalam pengaruh eksternal juga persyaratan peraturan lembaga, sperti bank, sarana umum, dan perusahaan asuransi.

  1. AKTIVITAS-AKTIVITAS PENGENDALIAN

Komponen kedua dari model penngendalian internal COSO adalah kegiatan-kegiatan pengendalian, yang merupakan kebijakan dan peraturan yang menyediakan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian pihak manajemen dicapai. Secara umum, prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam satu dari lima kategori berikut :

  • Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai,
  • Pemisahan fungsi
  • Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai
  • Penjagaan asset dan catatan yang memadai
  • Pemeriksaan independent atas kinerja.

Otorisasi Transaksi dan kegiatan yang Memadai.

Para pegawai melaksanakan tugas dan membuat keputusan yang mempengaruhi asset perusahaan. Oleh karena pihak manajemen kekurangan waktu dan sumber daya untuk melakukan supervise setiap aktivitas dan keputusan, mereka membuat kebijakan untuk diikuti oleh para pegawai, dan kemudian memberdayakan mereka untuk melaksanakannya. Pemberdayaan ini, yang disebut sebagai otorisasi (authorization) adalah bagian penting dari pengendalian dan prosedur organisasi. Otorisasi sring kali didokumentasikan sebagai penandatangan, pemberian tanda paraf,atau memasukkan kode otorisasiatas dokumen atau catatan transaksi. Sistem computer saat ini mampu mencatat tanda tangan digital (digital signature) (atau sidik jari), yaitu sebuah cara untuk menandatangani dokumen dengan sebuah data yang tidak dapat dipalsukan.

Beberapa aktivitas atau transaksi tertentu terjadi karena keadaan khusus, sehingga pihak manajemen memberikan otirsasi khusus (specific authorization) agar dapat dilaksakan. Sebaliknya, pihak manajemen dapat memberi otorisasi pada pegaeai untuk menangani transaksi rutin tanpa persetujuan khusus, atau disebut sebagai prosedur otrisasi umum (general authorization). Pihak manajemen harus memiliki kebijakan tertulis baik mengenai otorisasi khusus maupun umum,untuk semua jenis transaksi.

Pemisahan Fungsi

 

Pengendalian internal yang baik mensyaratkan bahwa tidak ada pegawai yang diberi tanggung jawab terlalu banyak. Seorang pegawai seharusnya tidak berda dalam posisi untuk melakukan penipuan dan menyembunyikan penipuan atau kesalahan yang tidak disengaja.

Desain dan penggunaan Dokumen serta catatan yang memadai

  • Desain dan penggunaan catatan yang memadai membantu untuk memastikan pencatatan yang akurat dan lengkap atas seluruh data transaksi yang berkaitan.
  • Bentuk dan isinya harus dijaga agar tetap sesederhana mungkin untuk mendukung pncatatan yang efisisen. Meminimalkan kesalahan pencatatan, dan menfasilitasi peninjauan serta verifikasi.
  • Dokumen-dokumen yang mengawali sebuah transaksi harus memiliki ruang untuk otorisasi.
  • Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk memindahkan asset keorang lain, harus memiliki ruang untuk tanda tangan pihak penerima asset.
  • Dalam rangka megurangi kesempatan penggunaan dokumen untuk peniuan, dokumen harus diberikan nomor yang telah dicetak lebih dahulu,agar setiapdokumen dapat dipertanggungjawabkan.
  • Jejak audit yang baik memfasilitasi pelacakan ke setiap transaksi melalui system, perbaikan kesalahan, dan verifikasi output system.
  • Penjagaan Asset dan Pencatatan yang memadai
  • Harus diambil langkah-langkah untuk menjaga baik asset berupa informasi maupun fisisk (kas, persediaan , dan perlengkapan). Prosedur-prosedur berikut inimenjaga asset pencurian, penggunaan tanpa otirsasi, dan vandalisme.
  • Mensupervisi dan memisahkan tugas secara efektif.
  • Memelihara catatan aset, termasuk informasi secara akurat
  • Membatasi akses secara fisik ke asset(mesin kas, lemari besi, kotak uang dan akses terbatas ke safe deposit box kas, sekuritas, dan asset dalam bentuk surat-surat berharga.
  • Melindungi catatan dan dokumen (area penyimpanan tahan api, cabinet file yang terkunci,dan lokasi pendukung di luar kantor, merupakan cara yang efektif untuk melindungi catatan dan dokumen. Akses ke cek kosong serta dokumen harus dibatasi hanya untuk personil yang memiliki otorisasi.
  • Mengendalikan lingkungan (Perlengkapan computer yang sensitive harus diletakkan dalam ruangan yang memiliki alat pendingin dan perlindungan dari api yang memadai, bebas banjir, kejatuhan benda lain)
  • Pembatasan akses ke ruang computer, file computer, dan informasi.

Pemeriksaan Independen atas Kinerja

        Pemeriksaan internal untuk memastikan bahwa seluruh transaksi diproses secara akurat adalah elemen pengendalian lainnyayang penting. Pemeriksaan ini harus independent, karena pemeriksaan umumnya akan lebih efektif apabila dilaksanakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab atas jalannya operasi yang diperiksa . Berbagai jenis pemeriksaan independent sbb :

  • Rekonsiliasi dua rangkaian cataan yang dipelihara secara terpisah

Salah satu cara untuk memeriksa keakuratan dan kelengkapan catatan adalah merekonsiliasi catatan tersebut dengan catatan lainnya yang seharusnya memiliki saldo yang sama ( Saldo bank, buku pembantu piutang)

  • Perbandingan jumlah actual dengan yang dicatat

Kas dalam laci mesin kas pada akhir pergantian staf administrasi, harus sama jumlahnya dengan jumlah yang dicatat dalam pita mesin kas

Seluruh persediaan harus dihitung paling tidak pertahun, dan hasilnya dibandingkan dengan catatan persediaan. 

  • Pembukuan berpasangan

Pepatah yang menyatakan bahwa debit harus sama dengan kredit memberikan kesempatan besar untuk pemeriksaan internal.

  • Jumlah total batch

Di dalam aplikasi pemrosesan secara batch, dokumen sumber digabungkan dalam kelompok dan jumlah total batch (yang juga disebut sebagai jumlah total control), dan secara manual dihitung sebelum data sumber dimasukkan ke dalam system. Terdapat lima jumlah total batch yang dipergunakan dalam system computer, yaitu :

  1. Jumlah total keuangan (financial total) adalah jumlah dalam field nilai uang, seperti jumlah total penjualan atau penerimaan tunai.
  2. Jumlah total lain-lain (hash total) adalah jumlah field yang biasanya tidak ditambahkan seperti jumlah nomor rekening pelanggan atau nomoridentifikasi pegawai
  3. Jumlah catatan (recordcount) adalah jumlah dokumen yang diproses.
  4. Jumlah baris (line record) adalah jumlah baris data yang dimasukkan. 
  5. Uji kesesuaian baris dan kolom (cross-footing balance test). Uji ini akan membandingkan jumlah total dari setiap jumlah dalam baris, dengan jumlah total dari setiap jumlah dalam kolom, untuk memeriksa apakah jumlah mereka sama.

Peninjauan Independen

           Setelah seseorang memproses sebuah transaksi, orang kedua kadang kala meninjau pekerjaan orang pertama. Orang kedua memeriksa keberdaaan tanda tangan otorisasi yang memadai, meninjau dokumen pendukung,dan memeriksa keakuratan bagian data yang penting, seperti harga, jumlah, dan pemberian kredit.

Mengawasi Kinerja

            Metode utama untuk mengawasi kinerja mencakup supervisi yang efektif, pelaporan pertanggungjawaban dan audit internal.

  • Supervisi yang efektif. Mencakup melatih dan mendampingi pegawai, mengawasi kinerja mereka, mengoreksi kesalahan, dan melindungi asset dengan cara mengawasi pegawai yang memiliki akses ke hal-hal tersebut.
  • Akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban mencakup anggaran, kuota, jadwal, biaya standar, dan standar kualitas, laporan kinerja yang membandingkan kinerja yang actual dengan kinerja yang direncanakan.
  • Audit internal. Audit internal mencakup peninjauan ulang keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional serta menyediakan penilaian keefektifan pengendalian internal. Audit internal juga mencakup penilaian kesadaran pegawai terhadap prosedur dan kebijakan manajemen, hukum,dan peraturan yang berlaku serta mengevaluasi efisiensi dan keefektifan manajemen.
  1. PENILAIAN RESIKO

Akuntan memainkan peran yang penting dalam membantu manajemen mengontrol bisnis dengan mendesain system pengendalian yang efektif dan mengevaluasi system yang adauntuk memastikan bahwa system tersebut berjalan dengan efektif.

Identifikasi Ancaman . Perusahaan menghadapi jenis-jenis ancaman berikut ini :

  • Strategis (contoh : melalukan hal yang salah)
  • Operasional (contoh : melakukan hal yang benar, tetapi dengan cara yang salah)
  • Keuangan (contoh:adanya kerugian sumber daya keuangan, pemborosan, pencurian atau pembutana kewajiban yang tidak tepat)
  • Informasi (contoh menerima informasi yangsalah atau tidak relevan, system yang tidak andal, dan laporan yang tidak benar atau menyesatkan)

Perkiraan Risiko

Beberapa ancaman menunjukan risiko yang lebih besar karena probabilitas kemunculannya lebih besar. Misalnya , perusahaan lebih mungkin menjadi korban penipuan computer daripada serangan teroris, dan pegawai lebih mungkin melakukan kesalahan yang tidak disengaja daripada melakukan tindakan penipuan secara sengaja.

Perkiraan Pajanan (Exposure), kerugian potensial

          Risiko gempa bumi mungkin kecil, tetapi pajanannya dapat sangat besar, gempa dapat menghanurkan perusahaan dan menyebabkan kebangkrutan. Risiko dan pajanan harusdiperhitungkan bersama-sama, karena apabila salah satu meningkat, maka baikmaterilitasancaman maupun kebutuhan untuk melindunginya akan meningkat.

Identifikasi Pengendalian

             Manajemen harus mengidentifiksi salah satu atau beberapa pengendalian yang akan melindungi perusahaan dari setiap ancaman. Dalam mengevaluasi keuntungan prosedur pengendalian internal tertentu, manajemen perlu mempertimbangkan kefektifan dan waktunya.

Apabila semua factor yang lainnya sama, maka pengendalian untuk pencegahan akan lebih baik daripada pengendalian untuk pemeriksaan. Akan tetapi apabila pengendalian untuk pencegahan gagal, maka pengendalian untuk pemeriksaan penting untuk menemukan masalah, dan pengendalian korektif membantu mengatasi masalah tersebut, Jadi, pengendalian untuk pencegahnan, untuk pemeriksaan, dan korektif saling melengkapi, dan system pengendalian internal yang baik perlu menggunakan ketiga-tiganya.

  1. Perkiraan Biaya dan Manfaat
  • Tidak ada system pengendalian internal yang dapat menyediakan perlindungan anti penipuan terhadap seluruh anacaman dalam pengendalian internal.
  • Oleh sebab itu, tujuan untuk mendesain sebuah system pengendalian internal adalah untuk menyediakan jaminan yang wajar bahwa tidak akan muncul masalah dalam system pengendalian itu sendiri.
  • Elemen utama biaya adalah personil, termasuk waktu untuk melaksanakan proseddur pengendalian, biaya untuk mempekerjakan pegawai tambahan agar mencapai pemisahan tugas yang efektif, serta biaya untuk memprogram pengendalian dalam system computer.
  • Manfaat dari prosedur pengendalian adalah perbedaan antara perkiraan kerugian dengan prosedur pengendalian, dan perkiraan kerugian tanpa adanya prosedur pengendalian. Manfaat dari sebuah prosedur pengendalian internal harus melebihi biayanya.

2.1.5 Pengendalian Sistem Informasi Berdasarkan Komputer

Sys Trust menggunakan empat prinsip berikut ini untuk menetapkan apakah suatu system andal atau tidak :

  1. Ketersediaan (availability). Sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan dan digunakan dengan mencantuman pada pernyatan atau perjanjian tingkat pelayanan.
  2. Keamanan (security). Sistem dilindungi dari akses fisi kmaupun logis yang tidak memiliki otorisasi. Hal ini akan membantu mencegah (a) penggunaan yang tidak sesuai, pemutarbalikan, penghancuran, atau pengungkapan informasi dan software serta (b) pencurian sumber daya system.
  3. Dapat dipelihara (maintainability) Sistem dapat diubah apabila diperlukan tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas system.
  4. Integritas (integrity), Pemrosesan system bersifat lengkap akurat, tepat waktu, dan diotorisasi, Sebuah system dikatakan memiliki integritas apabila dapat melaksanakan fungsi yang diperuntukkan bagi system tersebut secara keseluruhan dan bebas dari manipulasi system, baik yang tidak diotorisasi maupun yang tidak disengaja.

Bagi setiap prinsip keandalan di atas, tiga criteria berikut ini dikembangkan untuk mengevaluasi pencapaian prinsip-prinsip tersebut, :

  1. Entitas memiliki tujuan kinerja (performance objective). Kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan , didokumentasikan, dan dikomunikasikan, dan telah memenuhi tiap prinsip keandalan .
  •     Tujuan kinerja adalah sebagai tujuan umum yang ingin dicapai entitas.
  •      Kebijakan adalah peraturan-peraturan yang memberikan arah formal untuk mencapai tujuan, dan mendorong kinerja.
  •     Standar sebagai prosedur yang dibutuhkan dalam implementasi, agar sesuai dengan kebijakan
  1. Entitas menggunakan prosedur , sumber daya manusia,software, data, dan infrastruktur untuk mencapai setiap prinsip keandalan, dengan berdasarkan pada kebijakna dan standar yang telah ditetapkan.
  2. Entitas mengawasi system dan mengambil tindakan untukmencapai kesesuaian dengan tujuan, kebijakan, dan standar, untuk setiap prinsip keandalan

BAB III

ISI

Kasus Korupsi Hambalang

2.1 Profil Hambalang

Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) di Hambalang,Sentul,Bogor,JawaBarat,menuaikontroversial.
Dalam audit BPK, ditulis bahwa proyek bernilai Rp1,2 triliun ini berawal saat Direktorat Jenderal Olahraga Departemen Pendidikan Nasional hendak membangun Pusat Pendidikan Pelatihan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional (National Training Camp Sport Center).
Kemudian, pada tahun 2004 dibentuklah tim verifikasi yang bertugas mencari lahan yang representatif untuk menggolkan rencana tersebut. Hasil tim verifikasi ini menjadi bahan Rapim Ditjen Olahraga Depdiknas untuk memilih lokasi yang dianggap paling cocok bagi pembangunanpusatolahragatersebut.
Untuk mencari lokasi, tim verifikasi menyepakati kriteria pemilihan lokasi yaitu: kesesuaian RUTR dengan lokasi, luas lahan lebih dari 20 hektar, jarak tidak lebih dari 70 km dari Jakarta dan dapat ditempuh kurang dari 1 jam, topografi tanah memiliki kemiringan maksimal 15 persen, kenyamanan lingkungan udara, kondisi lahan bukan lahan produktif, status tanah dan harga tanah permeter/segitidaklebihdariRp30.000.
Tim verifikasi mensurvei lima lokasi yang dinilai layak untuk membangun pusat olahraga itu. Yakni di Karawang, Hambalang, Cariu, Cibinong, dan Cikarang. Tim akhirnya memberikan penilaiantertinggipadalokasidesaHambalang,Citeureup,Bogor.
Tim melihat, lahan di Hambalang itu sudah memenuhi semua kriteria penilaian tersebut di atas. Sehinggalokasitersebutdipilihuntukdibangun.
Menindaklanjuti pemilihan Hambalang, Dirjen Olahraga Depdiknas langsung mengajukan permohonan penetapan lokasi Diklat Olahraga Pelajar Nasional kepada Bupati Bogor. Bupati Bogor menyetujui dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Bogor nomor 591/244/Kpes/Huk/2004tanggal19Juli2004.
Sambil menunggu izin penetapan lokasi dari Bupati Bogor tesebut, pada 14 Mei 2004, Dirjen Olahraga telah menunjuk pihak ketiga yaitu PT LKJ untuk melaksanakan pematangan lahan dan pembuatan sertifikat tanah dengan kontrak No.364/KTR/P3oP/2004 dengan jangka waktu pelaksanaan sampai dengan 9 November 2004 senilai Rp4.359.521.320.

Namun, ternyata lokasi Hambalang itu masuk zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi sesuai dengan peta rawan bencana yang diterbitkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM. Sesuai dengan sifat batuannya, PVMBG menyarankan untuk tidak mendirikan bangunan di lokasi tersebut karena memiliki risiko bawaan yang tinggi bagiterjadinyabencanaalamberupagerakantanah.
Selain itu, status tanah di lokasi dimaksud masih belum jelas, meskipun telah dikuasai sejak pelepasan/pengoperan hak garapan dari para penggarap kepada Ditjen Olahraga setelah realisasi pembayaran uang kerohiman kepada para penggarap sesuai Berita Acara Serah Terima Pelepasan/Pengoperan Hak Garapan tertanggal 19 September 2004.
Sejak itulah area tanah tersebut diakui sebagai aset Ditjen Olahraga dan kemudian pada tanggal 18 Oktober 2005 diserahterimakan kepada organisasi baru yaitu Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) setelah Ditjen Olahraga berubah menjadi Kemenpora.
Menpora saat itu, Adhyaksa Dault mengakui bahwa untuk membangun pusat olahraga pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp125 miliar. Karena proyek tersebut awalnya bukan untuk pembangunan pusat olahraga. Melainkan hanya pembangunan sekolah olahraga.
“Rekomendasi awalnya, di sana hanya untuk bangun sekolah olahraga dua lantai dan saya tidak tahu bagaimana ceritanya berubah menjadi sport center,” kata Adhyaksa saat berbincang dengan VIVAnews.
Nilai proyek ini kemudian melejit hingga Rp2,5 triliun saat Kemenpora dipimpin oleh Menteri Andi Mallarangeng. Hal tersebut terungkap dalam audit Hambalang, bahwa pada tanggal 8 Februari 2010 dalam Raker antara Kemenpora dengan Komisi X, Menpora menyampaikan rencana Lanjutan Pembangunan tahap I P3SON di Bukit Hambalang Rp625.000.000.000.
Permintaan itu diajukan karena dalam DIPA Kemenpora TA 2010 baru tersedia Rp125 miliar. Menpora Andi Mallarangeng juga menyampaikan bahwa usulan tersebut merupakan bagian rencana pembangunan P3SON Bukit Hambalang Sentul yang secara keseluruhan memerlukan danasebesarRp2,5triliun.
Andi Mallarangeng pun menghormati hasil audit BPK atas proyek Hambalang tersebut. Bahkan dirinya mendukung perlu adanya pihak yang bertanggungjawab jika memang ditemukan adanya penyimpangan. “Sebagai menteri tentu saya menjalankan tugas sebaik-baiknya termasuk dalam hal pengawasan,” kata Andi kemarin.

BPK pun menemukan indikasi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkankerugianNegarasekitarRp243,6miliar.
Kepala BPK, Hadi Purnomo menjelaskan, rincian kerugian negara sebesar Rp116,930 miliar merupakan selisih pembayaran uang muka yang telah dilaksanakan sebesar Rp189,450 miliar, dikurangi pengembalian uang muka pada saat pembayaran termin pada tahun 2010 dan 2011 sebesarRp73,520miliar.
Hadi menambahkan, ada kelebihan pembayaran harga pada pelaksanaan konstruksi sebesar Rp126,734 miliar. Kelebihan itu terdiri dari Mekanikal elektrikal (ME) Rp75,724 miliar dan pekerjaan struktur sebesar Rp51,1 miliar.

2.2 Kronologis Kasus Anggaran Proyek Hambalang

21 April 2011 sekitar pukul 19.00 WIB terjadi keriuhan di lantai tiga kantor Kemenpora, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Malam itu tim penyidik KPK menangkap tangan Sesmenpora Wafid Muharram sedang menerima suap dari PT Duta Graha Indah (PT DGI) rekanan Kemenpora sebesar Rp 3,2 miliar. Bersama Wafid juga ditangkap Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran PT DGI Muhammad El Idris. Inilah awal terungkapnya kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games Palembang, yang kemudian menyeret-nyeret sejumlah kader Partai Demokrat (PD), termasuk Angelina Sondakh yang ditetapkan menjadi tersangka. Setelah trio Wafid-El Idris-Rosa resmi ditahan, belakangan terungkap Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin juga menerima uang fee sebesar Rp 25,87 miliar dari proyek Wisma Atlet. Menurut Rosa, fee sebesar 13 persen dari total nilai proyek Wisma Atlet itu diterima Nazar sebelum Wafid tertangkap. PT DGI sepakat memberikan fee sebesar 15 persen dari keseluruhan nilai proyek Wisma Atlet Palembang sebesar Rp 191 miliar. Nazar sempat membantah tuduhan ini dalam sebuah jumpa pers yang dihadiri kader PD. Mantan rekan bisnis Anas Urbaningrum ini, kemudian diamdiam ke luar negeri, tepat sehari sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Dari tempat pelariannya, Nazar yang kemudian dinonaktifkan dari jabatannya sebagai bendahara umum PD mengumbar tuduhan ke sejumlah kader dan bahkan petinggi mantan partainya itu. Dari mulut Nazar, yang tertangkap di Cartagena, Kolombia pada 7 Agustus 2011 terungkap bagaimana sepak terjang jajaran PD ‘menjarah’ uang negara melalui berbagai proyek di Kementrian Pemuda dan Olah Raga. Nazar antara lain menuding koleganya di Senayan, Angelina dan Mirwan Amir juga menerima aliran dana. Tak ketinggalan nama Ketua Umum PD Anas Urbaningrum dan Menpora Andi Mallarangeng. Nama putra bungsu Presiden SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas juga sempat disebut namun belakangan menghilang. Angie, yang juga anggota Komisi Olahraga DPR dituduh berperan sebagai ‘makelar’ dalam sejumlah proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga, seperti persiapan SEA Games di Palembang, Stadion Hambalang, serta proyek taman bermain olahraga di sejumlah daerah. Di persidangan, sejumlah saksi, seperti Yulianis, Wakil Direktur Keuangan Grup Permai (perusahaan Nazaruddin, red) juga membenarkan adanya aliran dana ke Angie. Politisi PDIP Wayan Koster juga menerima dana yang sama. Menurut Yulianis, uang diberikan secara bertahap total sebanyak Rp 5 miliar, atas permintaan Rosa. Pemberian uang berkaitan dengan pembangunan Wisma Atlet dan Stadion Hambalang. Andi dan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto, juga disebut kecipratan dana hingga Rp 10 miliar. Duit diduga berkaitan dengan upaya memuluskan pengurusan sertifikat tanah untuk pembangunan proyek SEA Games dan Hambalang. Mirwan, Wakil Bendahara umum PD yang juga wakil ketua Banggar DPR, disebut menerima aliran dana untuk dibagi-bagi ke anggota Banggar untuk memuluskan proyek Wisma Atlet. Rp 1 miliar dari uang ini disebut mengalir ke Anas. Bahkan Nazar menuding Anas menerima puluhan miliar rupiah dari proyek Hambalang yang digunakan untuk memenangkan kursi ketua umum dalam Kongres Bandung 2010.

Terkumpulnya anggaran sport center Hambalang dimulai dari diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 60 tertanggal 20 Januari 2010 untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sertifikat tersebut, adalah bukti kepemilikan Kemenpora atas tanah Hambalang, Bogor, seluas 31,2 hektare. Setelah sertifikat terbit, Kemenpora kemudian merealisasikan anggaran sebesar Rp 253 miliar. Anggaran itu direncanakan untuk pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang atau nantinya dikenal sebagai sport center Hambalang. Tahun 2011, Kemenpora mempunyai pagu sebesar Rp 500 miliar untuk P3SON Hambalang. Dari Rp 500 miliar tersebut, Rp 400 miliar digunakan untuk melanjutkan pembangunan dan Rp 100 miliar untuk penyediaan sarana. Selanjutnya, dari anggaran penyediaan sarana P3SON Hambalang sebesar Rp 100 miliar itu, Kemenpora melakukan Pelelangan Umum Pertama untuk penyediaan alat sport science senilai Rp 79,9 miliar. Lelang itu dibuka pada tanggal 7 Oktober 2011. Lelang selanjutnya berlangsung 21 hari kemudian. Pada tanggal 28 Oktober 2011, Kemenpora mengadakan Pelelangan Umum Kedua untuk penyediaan bantuan mebelair senilai Rp 19,9 miliar. Pemenang dari lelang itu adalah PT Christalenta dengan harga penawaran sebesar Rp 18,8 miliar. Apabila keseluruhan nilai di atas disatukan, ditemukan nilai Rp 753 miliar dari total Rp 1,2 triliun anggaran sport center Hambalang atau yang sebelumnya disebut sebagai P3SON Hambalang.

Selasa, 1 Mei 2012,

Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) telah menyatakan bahwa penyelidikan proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor mengalami peningkatan. Hal tersebut diutarakan oleh pimpinan KPK sendiri, Abraham Samad pada Selasa, 1 Mei 2012 malam. Menurutnya, peningkatan tersebut terlihat dari banyaknya informasi mengenai kasus itu yang masuk ke KPK yang datang dari sejumlah orang yang pernah dimintai keterangan oleh lembaga anti korupsi tersebut mengenai proses sertifikasi tanah Hambalang Selain itu, Abraham Samad juga membenarkan pernyataan koleganya, Bambang Widjojanto, bahwa KPK yakin Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum terlibat dalam proyek Hambalang. Keyakinan ini muncul lantaran adanya pengakuan dari Anggota Komisi II asal Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya hingga kini masih mengumpulkan alat bukti atas indikasi tindak pidana dalam proyek yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk tersebut. Menurut dia, karena alat buktinya belum cukup, maka proyek yang dijalankan dua emiten BUMN sektor konstruksi dengan kode perdagangan masing-masing ADHI dan WIKA itu masih dalam tahap penyelidikan. Johan mengatakan, ada dua persitiwa yang tengah diselidiki pihaknya. Pertama, pada proses penerbitan sertifikat tanah Hambalang. Kedua, pelaksanaan pengadaan proyek Hambalang yang dilakukan secara multi years. Kasus Hambalang ini pertama kali diungkapkan oleh terdakwa suap proyek pembangunan wisma atlet, M Nazaruddin. Menurut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu, Anas turut terlibat dalam proyek dengan melakukan serangkaian pertemuan yang dihadiri Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto terkait sertifikasi tanah Hambalang. Bukan hanya itu, Nazaruddin juga menuding bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng turut terlibat dalam proyek ini. Dan hingga saat ini kasus penyelewengan anggaran ini masih dalam proses di pengadilan.

Kamis, 3 Mei 2012

Pekan depan, KPK mengagendakan gelar perkara (ekspose) penyelidikan kasus pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor. dalam forum itu, penyelidik atau penyidik KPK yang menangani kasus mempresentasikan perkembangan penanganan perkara kepada pimpinan KPK. Tujuan ekspose agar dapat diketahui perkembangan kasus yang tengah diselidiki lembaga antikorupsi tersebut.

Selasa 22 Mei 2012

KPK menjadwalkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi pembangunan sport center di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Kamis (24/5)

Terkait proyek senilai Rp1,1 triliun ini, Andi pernah memberikan keterangannya saat bersaksi untuk terdakwa M Nazaruddin dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet. Menurutnya, proyek Hambalang tak kunjung selesai sejak tahun 2003 lantaran terkendala masalah sertifikat tanah seluas 5.000 hektar yang belum ada.

Namun, Andi membantah melibatkan Nazaruddin terkait pembuatan sertifikat tanah tersebut. Terkait hal ini, terdakwa sendiri menuding ada uang dari proyek Hambalang yang mengalir ke Andi Mallarangeng.

Direktur PT Dutasari Citralaras, Mahfud Suroso dilarang berpergian keluar negerioleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kamis, 24 Mei 2012

Menpora, Andi Mallarangeng memenuhi panggilan KPK dan dimintai keterangan oleh penyidik KPK selama sekira 10 jam.

Usai diperiksa, Andi membantah tudingan mantan Komisi III DPR Muhammad Nazaruddin, bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp20 miliar terkait proyek yang menelan uang negara Rp1,5 triliun tersebut.

Sebelumnya, usai diperiksa KPK terkait proyek Hambalang, Nazaruddin menuding Andi turut menerima jatah sebesar Rp20 miliar. Menurutnya, uang tersebut diterima Andi melalui adiknya yang bernama Choel Mallarangeng. Nazaruddin mengatakan, uang tersebut diberikan oleh Adhi Karya selaku pelaksana pembangunan yang bekerjasama dengan Wijaya Karya. Terkait proyek disubkontrakkan ke PT Dutasari Citralaras, Nazaruddin mengaku tak tahu menahu. Ia hanya bisa menjelaskan bahwa Mahfud Soeroso selaku pemilik PT Dutasari pernah menerima uang Rp100 miliar yang Rp20 miliar di antaranya diperintahkan PT Adhi Karya untuk diberikan ke Andi melalui Choel.

Sejumlah petinggi Partai Demokrat lainnya dituding Nazaruddin turut menikmati uang tersebut. Seperti Anas Urbaningrum Rp2 miliar, Mirwan Amir Rp1,5 miliar, Jafar Hafsah Rp1 miliar serta pimpinan Banggar, Melchias Markus Mekeng Rp1,5 miliar, Tamsil Linrung Rp1 miliar dan Olly Dondokambey Rp1 miliar. Angie sendiri memperoleh Rp1 miliar.

Jumat, 25 Mei 2012

KPK mendalami penyebaranuang pada Kongres Partai Demokrat.

Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Minahasa Tenggara, Diana Maringka dimintai keterangannya oleh KPK terkait penyelidikan dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Jawa Barat. Usai diperiksa, Diana mengaku hanya ditanya seputar pembagian uang dalam kongres Partai Demokrat tahun 2010 silam.

Terkait proyek Hambalang, Diana mengaku tak tahu apa-apa.

Dalam kongres itu, lanjut Diana, dirinya diberikan uang oleh tim sukses Anas Urbaningrum sebesar AS$7000 dan Rp30 juta. Selain dirinya, sejumlah DPC yang lain juga diberikan uang.

Sebelumnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin berkali-kali menyebut bahwa ada penggelontoran uang dalam kongres Partai Demokrat yang dilaksanakan 2010. Menurut Nazar, uang yang digelontor berjumlah Rp30 miliar dan AS$5 juta tersebut berasal dari Permai Grup, perusahaan miliknya.

Senin, 28 Mei 2012

Tim dari KPK bertandang ke Hambalang sekira dua pekan silam. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, kedatangan tim lembaganya tersebut untuk mencari tahu sejauh mana perkembangan pengadaan proyek senilai Rp1,2 triliun itu. Menurut Johan, Kedatangan tim ingin tahu progres pengadaan.

Tim KPK yang mendatangi proyek Hambalang belum bisa melakukan mengaudit alasan kenapa bisa runtuh tanahnya. karena proyek Hambalang masih dalam tahap penyelidikan di lembaganya. Hasil audit alasan tanah di Hambalang bisa amblas dapat dijadikan lembaganya sebagai salah satu bahan penyelidikan. Khususnya dalam pengadaan proyeknya.

Selasa, 29 Mei 2012

Kementrian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan bahwa PU tak dilibatkan dalam proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu Hambalang sejak perencanaan, hanya ketika pembangunannya dimulai. Hal tersebut diutarakan oleh Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono. Penegasan tersebut disampaikan terkait dengan amblesnya tanah di proyek itu di tiga titik pada 14-15 Desember 2011 lalu.

Selain itu, Budi menegaskan, apa pun yang terjadi dengan proyek itu, kontraktor utama yakni PT Wijaya Karya Tbk dan PT Adhi Karya Tbk, harus bertanggung jawab.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU, Waskito Pandu menegaskan, sebenarnya tidak ada aturan yang mewajibkan proyek strategis di Indonesia harus melibatkan PU sejak awal. “Hanya saja, kebiasaan selama ini untuk proyek APBN strategis, PU yang dianggap punya banyak ahli teknis, sering dimintai rekomendasi dan untuk proyek Hambalang, memang tidak dilibatkan,” katanya.

Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Yuli Mumpuni sebelumnya mengatakan, tiga titik amblesnya tanah di proyek Hambalang adalah fondasi bangunan lapangan badminton, bangunan gardu listrik, dan jalan nomor 13.

Proyek Hambalang, ketika Menporanya Adhyaksa, nilainya sebesar Rp125 miliar untuk sekolah olahraga dan saat Andi Mallarangeng menjabat, proyek Hambalang berubah menjadi proyek olahraga terpadu Hambalang, (sport center) dengan anggaran sebesar Rp1,2 triliun.

Rabu, 30 Mei 2012

Salah satu LSM yang fokus pada bidang anggaran, Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (FITRA), menilai bahwa jika pembangunan Hambalang diteruskan, negara ditaksir akan merugi hingga Rp753 miliar. Potensi rugi hingga Rp753 miliar ini, kata Uchok (Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional FITRA), merupakan uang negara yang sudah dikeluarkan sejauh ini untuk membangun Hambalang. Menurutnya, miliaran rupiah uang tersebut dapat terbuang percuma apabila tanahnya ambles sehingga bangunan yang sudah dibuat tak bisa digunakan.

Menurut Uchok, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2009, pembangunan seharusnya dilakukan di wilayah Sentul, bukan di Hambalang. Dia mengutarakan bahwa tanah Hambalang labil dan tak akan terpakai lagi jika sudah ambles.

Uchok menjelaskan, angka Rp753 miliar itu terbagi atas dua tahun anggaran. Yakni pada tahun 2010 sebesar Rp253 miiliar untuk pembangunan lanjutan fisik pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional dan sebesar Rp500 miliar pada 2011 untuk pengadaan sarana olahraga pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional Hambalang.

Sedangkan pelaksana proyek, c.q. PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya, mengklaim kerugian yang diakibatkan peristiwa amblesnya bangunan tersebut mencapai Rp14 miliar.

Senin, 4 Juni 2012

Teka-teki adanya pembengkakan anggaran proyek Hambalang dari Rp 125 miliar menjadi Rp 1,175 triliun mulai terkuak. Meski sejumlah anggota Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat berkukuh mengatakan tidak tahu, Kementerian Pemuda dan Olahraga ternyata telah memberitahukan kebutuhan total proyek itu sejak Januari 2010.

Dokumen yang diperoleh Tempo menyebutkan Kementerian pernah mengirim surat ke Komisi Olahraga DPR pada 22 Januari 2010. Isinya pemberitahuan alokasi anggaran proyek di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, dengan dana Rp 2,57 triliun. Surat itu ditujukan kepada Wakil Ketua Komisi, Rully Chairul Azwar, dan diteken Wafid Muharam, Sekretaris Kementerian.

Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Lalu Wildan membenarkan adanya surat tersebut.

Surat itu mengindikasikan bahwa proyek tersebut adalah proyek tahun jamak (multiyears project, dananya tidak sekaligus, namun diturunkan beberapa tahap dalam beberapa tahun anggaran).

Namun, anggota Komisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Irsal Yunus, mengatakan bahwa anggota Komisi Olahraga tidak pernah dilibatkan jika itu proyek tahun jamak.

Ketua Komisi Olahraga DPR Mahyuddin mengakui proyek Hambalang beberapa kali dibahas Komisi DPR. Setelah mendapat Rp 125 miliar, pada 2010, Kementerian kembali mengajukan anggaran Rp 625 miliar. “Dana yang disetujui hanya Rp 150 miliar, sehingga total dana Hambalang pada 2010 Rp 275 miliar,” kata politikus Partai Demokrat ini.

Tahun berikutnya mengalir Rp 475 miliar. Pada 2012, turun lagi Rp 425 miliar. Itu baru bujet konstruksi. Ditambah duit untuk membeli peralatan, bujet total proyek mencapai Rp 2,57 triliun.

Selasa, 5 Juni 2012

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjawab tentang teka teki nilai anggaran proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, dia mengatakan anggaran proyek tersebut mencapai angka Rp 2,5 Triliun.

Menurutnya -senin(4/6)-, angka ini terbagi dalam dua bidang. Pertama, untuk anggaran konstruksi bangunan di atas tanah seluas 32 hektar itu mencapai angka Rp1,1 triliun. Dan untuk bidang kedua terkait pengadaan barang dan jasa sarana dan prasarana olahraga yang mencapai angka Rp1,4 triliun.

Terkait konstruksi, lanjut Bambang, diduga pembangunannya melibatkan korporasi lain. Sedangkan untuk pengadaan barangnya, sebagian sarana dan prasarana olahraga sudah jadi, tapi masih ada pengadaan yang belum selesai. Sama halnya dengan konstruksi, untuk pengadaan ini juga melibatkan korporasi lain. Sayangnya, ia tak merinci korporasi apa saja yang terlibat di dua bidang tersebut.

Rabu, 6 Juni 2012

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi S.P., mengatakan lembaganya terus berupaya membongkar kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat olahraga di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Di antaranya mengusut aliran dana terkait proyek.

KPK telah memeriksa sekitar 60 orang untuk penyelidikan kasus Hambalang. Termasuk yang diperiksa adalah pemilik dan manajemen PT Dutasari Citralaras, perusahaan subkontraktor proyek tersebut. Sebelumnya, KPK telah memanggil para komisaris perusahaan itu, antara lain Machfud Suroso, Munadi Herlambang, dan Atthiyah Laila (istri Anas Urbaningrum).

KPK tengah mendalami pembengkakan anggaran Hambalang yang semula Rp 125 miliar menjadi Rp 1,175 triliun, plus alokasi anggaran pengadaan alat olahraga senilai Rp 1,4 triliun, sehingga total proyek menjadi Rp 2,57 triliun.

Tender proyek Hambalang dimenangi PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya dengan sistem kerja sama operasi. Mereka lantas menunjuk 17 perusahaan lain sebagai subkontraktor proyek, salah satunya Dutasari yang kebagian pekerjaan bidang mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Namun sumber Tempo mengungkapkan, Dutasari tak sepenuhnya menggarap pekerjaan tersebut. Dutasari, kata dia, hanya memasang rangkaian pipa baja untuk rangkaian elektrik.

Penelusuran Tempo di Hambalang juga menemukan Dutasari ternyata menggarap rekrutmen personel satuan keamanan proyek. Pekerjaan Dutasari pun ada yang disubkontrakkan lagi ke perusahaan lain, antara lain PT Kurnia Mutu yang menyuplai pipa tembaga untuk penyejuk udara dan PT Bestindo Aquatek Sejahtera yang menyediakan sistem pengolahan limbah domestik.

Jumat, 8 Juni 2012

Rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hambalang di DPR diyakini tak akan mempengaruhi proses penyelidikan yang tengah dilakukan KPK. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, pembentukan pansus yang merupakan kewenangan anggota dewan tersebut masuk ke ranah politik, bukan penegakan hukum seperti yang dilakukan KPK.

Ditegaskan Johan, KPK tetap akan bekerja secara profesional dalam penyelidikan kasus Hambalang. Hingga kini, KPK masih fokus berupaya menemukan dua alat bukti yang cukup terkait penyelidikan pembangunan sport center di Jawa Barat itu. Salah satunya dengan mencari informasi dan data terkait proyek tersebut. Jika sudah ditemukan dua alat bukti yang cukup, KPK bisa menaikkan status kasus ke penyidikan.

KPK, lanjut Johan, siap mendukung kerja pansus, apabila sudah terbentuk. Namun, dukungan itu tetap ada batasnya. Misalnya, terkait permintaan data. KPK, kata Johan, tentunya tidak dapat memberikan bahan informasi atau data yang menyangkut keterangan seseorang yang ada di berkas acara.

Sabtu, 16 Juni 2012

Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, meyakini Neneng Sri Wahyuni (Istri Nazarudin) mengetahui dan mempunyai data aliran duit proyek Hambalang ke sejumlah orang penting.

Menurut Oce, Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menjadikan Neneng sebagai saksi utama untuk mengungkap kasus proyek senilai Rp 1,2 triliun tersebut. Jika Neneng mau terbuka, katanya, kasus yang disebut-sebut melibatkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum itu bisa segera terungkap.

2.3 Penyelewengan Anggaran dalam Hambalang

Proyek hambalang merupakan salah satu korban penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Penyelewangan ini adalah hal konkret yang menyebabkan carut marutnya pembangunan proyek hambalang itu sendiri. Berikut fakta-fakta yang terjadi didalam proyek hambalang :

  1. 1. Pada anggaran yang terdapat pada   APBN 2010 terdapat alokasi dana untuk kegiatan,    yang secara spesifik hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu yang maksudnya adalah membangun sebuah lokasi (whether berupa sekolah ataupun apapun nantinya) olahraga di Hambalang Kabupaten Bogor yang dananya belum dapat dicairkan dan ditandai bintang (*)pada Dokumen Anggaran : Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahunan, dan ditindaklanjuti pada Daftar isian Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran (DIPA),  Kementerian : Pemuda dan Olahraga senilai kurang lebih 125 Milyar rupiah
  2. Pada Anggaran yang terdapat pada APBN 2011 , terdapat pencairan dana senilai kurang lebih 150 Milyar rupiah yang dilaksanakan untuk kegiatan seperti pada poin diatas.
  3. Pada Anggaran Perubahan yang terdapat pada APBN-P 2011, terdapat pernyataan dari Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer Pemerintah Pusat bahwa terdapat sub kegiatan yang bersifat Mutiyears pada Daftar isian Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian : Pemuda dan Olahraga, yang maksudnya adalah membangun sebuah lokasi (whether berupa sekolah ataupun apapun nantinya) olahraga di Hambalang Kabupaten Bogor yang dananya telah dapat dicairkan
  4. Pada akhir tahun 2011 terjadi keruntuhan/amblas bangunan pada sub kegiatan pada DIPA seperti pada poin diatas
  5. Akhir Mei 2012 terjadi pemberitaan mengenai keruntuhan /amblas bangunan seperti poin di atas.

Opini-opini yang mendukung fakta-fakta diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Dari poin satu (1) dapat diambil kesimpulan  bahwa anggaran yang diberikan tanda bintang atau blokir atawa tidak dapat dicairkan terjadi dikarenakan  ada kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi. Tanda bintang ini diberikan pada DIPA sebagai dokumen dasar pencairan anggaran dengan asumsi bahwa dana telah disetujui oleh DPR dan dana telah diperhitungkan dalam APBN namun teknis kegiatan belum dapat dikerjakan.

Blokir dapat dihapus dengan penerbitan revisi DIPA yang telah menghilangkan tanda bintang pada nilai uang yang dimaksud setelah kelengkapan dokumen dimaksud terpenuhi dan ditetapkan oleh kementerian yang bertindak sebagai kuasa anggaran dengan berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan tanpa harus merubah APBN dan expose yang tinggi seperti halnya paripurna pada penetapan APBN di awal tahun anggaran maupun perubahannya di tengah tahun.

Dari sini dapat diduga bahwa sebenarnya sejak tahun 2010 anggaran telah cair dan kegiatan pelaksanaan anggaran mulai dari proses tender pengadaan barang dan jasa, sampai pembangunan fisik-non fisik dari pengadaan berdasarkan program,kegiatan dan sub-kegiatan telah terjadi.

Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, setiap kegiatan yang terjadi pada setiap instansi pemerintah akan di-nihilkan, dengan perhitungan, kegiatan yang, sesuai kesepakatan penghitungan pihak ketiga dan Instansi terkait pekerjaannya, telah selesai, dibayar sesuai dengan volume pekerjaan. Sementara yang belum selesai tidak dapat dibayarkan, dan anggaran yang masih tersedia di rekening kas negara (dengan mekanisme pembayaran langsung, dan APBN yang tidak dapat dibayarakan sebelum pekerjaan selesai menyebabkan baik Instansi maupun pihak ketiga tidak mengelola uang sama sekali) dijadikan dalam perhitungan Saldo Anggaran Lebih APBN tahun berkenaan.

Dari sini anggaran yang dibintang dan dimaksud sebagai “proyek Hambalang” itu telah selesai sejak akhir tahun 2010. Jika kementerian teknis bersangkutan tidak berusaha untuk memperjuangkan program dan kegiatan yang menjadi visi dan misi dari pimpinan Kementerian dimaksud maka selesai pulalah proyek tersebut di tahun itu.

Tentunya maksud dari tujuan rapat dengan lembaga legislatif adalah untuk menyeimbangkan dan menyampaikan keinginan dan maksud dari kekuasaan dalam proses bernegara agar berjalan.

Dan proses tersebut kemungkinan menghasilkan fakta seperti yang disebut dalam poin 2 (dua). Rapat antara kementerian teknis dan DPR menyebabkan terjadinya alokasi anggaran seperti  poin 2 (dua) di atas dan menyebabkan dananya cair sejumlah yang dimaksud dan bernilai sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksananakan, terlepas dari bersinkronnya kegiatan tahun 2010 dengan tahun 2011 saat itu.

Kemudian, mengacu pada poin 3 (tiga) terdapat opini yang beredar di masyarakat melalui pernyataan-pernyataan anggota DPR maupun dari staff teknis Kementerian Pemuda dan Olahraga sendiri yang beredar sekarang bahwa sesungguhnya telah dicairkan anggaran senilai sekitar 500an milyar, tanpa menyebut angka yang pasti bahwa “proyek Hambalang” telah selesai dikerjakan dan sedang berkembang menuju tahap sebagai kegiatan Multiyears

Kita tidak dapat mempercayai opini ini. Yang logis dan masih masuk akal adalah mengacu kepada poin 2 (dua) saja dan fakta di poin 3 (tiga) bahwa kegiatan multiyears telah dapat dilaksanakan, baik dikerjakan kegiatannya dan dicairkan anggarannya.

Dengan asumsi bahwa kegiatan multiyears adalah kegiatan bernilai besar yang tidak dapat dikerjakan dalam satu tahun anggaran saja dan menghasilkan satu kesatuan keluaran (output), maka disinilah sebenarnya membengkaknya nilai “proyek Hambalang” dengan penyelewengan mekanisme anggaran baru dapat diduga ada, sateris paribus.

Mekanisme penetuan suatu kegiatan dapat dijadikan kegiatan multiyears atau tidak ditentukan oleh Kementerian teknis terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan, dengan pihak ketiga. Walau pada setiap pembahasan APBN dan APBN-P melibatkan DPR, Masalahnya tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa keterangan mengenai Multiyears wajib diberitakan melalui RKA-KL (yang kemudian diakumulasikan menjadi APBN dan dirinci ke dalam DIPA) yang dibahas oleh Pemerintah dengan DPR.

Dokumen untuk tahun depan belum dibuat pada saat pembahasan anggaran di DPR. Ini artinya anggaran tahun berkenaan yang dibahas antara pemerintah dengan DPR tidak membahas dokumen yang memuat anggaran tahun berikutnya. Yang menjadi pegangan dalam membahas adanya kegiatan dan kontrak multiyears atau tidak, yang memuat nilai anggaran tahun berikutnya hanyalah kontrak antara Kementerian/lembaga dengan pihak ketiga sehingga ada saja kemungkinan bahwa anggota DPR tidak mengetahui adanya kegiatan Multiyears, yang memuat kenaifan luar biasa dari seorang politisi yang mencari makan dengan berpolitik.

Kegiatan Multiyears sendiri artinya dari sisi anggaran adalah kegiatan yang pada tahun berkenaan dianggarkan dengan perkiraan maju mengenai jumlah anggaran pada tahun berikutnya tanpa perlu dibahas lagi, pada tahun berikutnya tersebut, karena telah terikat dengan kontrak. dapat diduga jika ketentuan hambalang menjadi kegiatan Multiyears adalah ketentuan ketika membahas APBN-P di pertengahan tahun 2011 yang juga menetapkan anggaran tahun berikutnya, namun sedikit tersembunyi dari sorotan anggota DPR, karena anggaran tahun berikutnya tidak dibahas saat berkenaan.

Dan akhirnya pada poin 4 (empat) dilaporkan bahwa pada akhir tahun 2011 terjadi keruntuhan/amblas bangunan pada sub kegiatan yang memaksudkan pada proyek hambalang. Yang menyebabkan timbulnya fakta-fakta kecil bahwa para anggota DPR langsung meninjau lokasi dari lokasi hambalang dan memaksa pihak Kementerian dan Kontraktor menghentikan pekerjaannya disana.

Terlepas dari adanya kesaksian Nazarudin sebagai actor yang menghembuskan adanya korupsi dan kegiatan yang “memaksudkan” pada pekerjaan Hambalang adalah kegiatan yang berlatar belakang politis kental. Sesuai dengan aktor utamanya yang dari sisi keuangan Negara bahwa Pengguna Anggaran/ Chief Executive Officer pada bagian anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga ini adalah seorang Doktor Ilmu Politik lulusan dari kampus di Negara bagian Illinois, AS sana Yang tengah mempraktekkan ilmunya pada dunia nyata, Pada masa sekarang, hari ini, aroma korupsi dapat sangat tercium hebat dengan adanya opini mengenai Politisi yang merasa dilangkahi ilmu politiknya mencoba membalas kecerdasan teknis pengelola keuangan dengan menghadirkan berita politis mengenai suka-tidak sukanya pada fakta poin 5 (lima). Termasuk permainan politis oleh pribadi bermindset jadoel (jaman doeloe) mengenai ijon-ijon atau apalah namanya yang disebut sogokan untuk pengorientasian pemberian proyek kepada pihak pengusaha tertentu dari pemerintah. Dan penrnyataan ketua DPP Partai Demokrat yang sudah kaya dari sononya sehingga tidak ada motif korupsi yaitu Ruhut sitompul untuk meminta Menpora Andi Malarangeng untuk mundur dari jabatannya.

Summary dari penyelewengan anggaran seperti diuraikan diatas dapat diceritakan sebagai berikut :

  1. Proyek politis ini diawali dari ijon pengusaha kepada penguasa dengan inisiatif dari pekerja si penguasa agar memberikan uang kepada pihak penguasa dengan jaminan dokumen anggaran yang nilainya lebih besar namun belum dapat dicairkan serta visi dan misi juga rancangan fisik dari teknis dari kegiatan yang dimaksud sebagai proyek Hambalang. Nama-nama yang terlibat sebagai pribadi yang menonjol adalah Nazarudin, Kontraktor utama calon pemenang tender pengadaan dan Menpora.
  2. Uang ijon ini dipakai Nazarudin sebagai alat untuk menggerakkan sumber daya lain yang dikuasai Menpora dan membuka pencairan tanda bintang agar dapat dicairkan uangnya dari kas Negara. Nama-nama yang terlibat sebagai pribadi yang menonjol adalah Nazarudin serta para Anggota DPR Komisi yang membidangi Kemenpora.
  3. Uang yang kemudian dapat dicairkan kemudian dijadikan sebagai pembayaran atas Konsultan perencana fiktif yang sebagian dibayarkan kembali sebagai pembayaran ijon dari pengusaha serta persediaan dana pribadi Nazarudin. Nama-nama yang terlibat sebagai pribadi yang menonjol adalah Nazarudin, pegawai bawahan Menpora di Kemenegpora serta perusahaan konsultan pemenang affiliasi Kontraktor utama calon pemenang tender pengadaan
  4. Mekanisme ini diperpanjang dengan pembuatan kegiatan dengan output yang lebih dari sekedar konsultansi dengan nilai yang sedikit diperbesar, menjalankan persetujuan sebelumnya dengan Pengusaha dengan memberikan dokumen yang diperlukan agar tanda bintang tidak terjadi lagi. Nama-nama yang terlibat sebagai pribadi yang menonjol adalah pegawai bawahan Menpora di Kemenegpora, Anggota DPR serta pegawai Instansi lain yang berkaitan dengan dokumen kunci untuk mencegah terjadinya tanda bintang
  5. Kegiatan fisik dimulai, pencairan pun dapat dilaksanakan dengan nilai yang lebih besar disbanding sebelumnya. Nama-nama yang terlibat sebagai pribadi yang menonjol adalah Nazarudin serta Kontraktor utama yang telah menjadi pemenang tender.
  6. Dengan telah cairnya sebagian besar anggaran maka demi menutupi kebocoran yang terlalu besar dari kegiatan fisik yang terlalu kecil wujud fisiknya serta markup penganggarannya yang besar diatur agar proyek ini dapat berjalan dengan dana yang benar-benar besar dengan pelaksanaan yang lebih panjang melalui mekanisme kegiatan Multiyears. Nama-nama yang terlibat sebagai pribadi yang menonjol adalah Nazarudin serta Kontraktor utama yang telah menjadi pemenang tender serta Menpora dengan menafikan anggota DPR.
  7. Proyek Hambalang Amblas, dari sini dapat ketahuan jika terjadi penyelewengan besar atas kas Negara yang telah dicairkan dengan orang-orang yang terlibat menjadi terancam. Namun kenyataannya pada saat ini terjadi permainan politik yang tengah berlangsung tidak sedang bergulir pada proyek ini, juga dengan determinasi politik dari orang-orang yang sama. Nama-nama yang terlibat sebagai pribadi yang menonjol adalah Nazarudin serta para penyelidik yang tengah menyangkakan kasus lain pada Nazarudin.
  8. Pada hari ini dengan telah disidangnya Nazarudin dan ditangkapnya 1-2 anggota DPR yang terlibat dan disangkakan korupsi pada proyek ini seperti AS, dengan terlalu derasnya tuduhan Nazarudin atas Anas Urbaningrum, dimana terdapat dugaan bahwa semua dosa Nazarudin dikerjakan demi Anas sebenarnya, tidak hanya sekedar Proyek Hambalang, Menpora Andi Malarangeng yang telah terlibat sejak awal dan kesimpulan di atas mengenainya hanya dapat terjadi karena keadaan hari ini, sudah seharusnya menjadi sorotan publik politik yang utama demi mengulur waktu pengenalan wajah polos politik AU yang sebenarnya kepada masyarakat. Nama-nama yang terlibat sebagai pribadi yang menonjol adalah Andi Malarangeng dan para Anggota DPR terutama komisi yang membidangi Kemepora serta anggota DPR Loyalis Anas Urbaningrum.
  9. Sampai dengan makalah ini diterbitkan, Anas Urbaningrum telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus Hambalang. Seiring dengan diputuskannya status Anas sebagai tersangka, beliau pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum partai Demokrat.

  1. 3.1. Kesimpulan

    Anggaran merupakan implementasi dari rencana dari rencana strategi yang telah ditetapkan. Penyusunan anggaran adalah Proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moneter, untuk kurun waktu tertentu. Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif dalam unit moneter untuk periode satu tahun. Tujuan disusunnya suatu anggaran adalah agar kebutuhan jangka pendek yang tercantum dalam anggaran dapat terpenuhi, anggaran akan menuntun agar pencapaian tujuan jangka pendek tetap konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran. Maka betapa pentingnya anggaran dalam membangun sebuah proyek seperti proyek sebesar hambalang. Salah sedikit dari perhitungan penganggaran akan berdampak besar nanti dikemudian hari. Maka dari itu jangan sampai dalam sistem penganggaran ada seseorang yang ingin merauk keuntungan karena akan merusak hakikat dari pada anggaran itu sendiri.

    3.2. Saran

    Bagi para penyelenggara negara sebagai pengelola anggaran negara hendaknya menghindarkan diri dari praktek-praktek Korupsi karena korupsi secara materiil akan sangat merugikan warga masyarakat. Di samping itu juga perlu diikuti aturan penganggaran yang ada di Indonesia agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s