TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN NUNUKAN

 

Menurut Pasal 334 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ,DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

Membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota;

Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota      yang diajukan oleh Bupati/walikota;

Melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan ;

Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;

Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian international di daerah;

Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama international yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;

Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota;

Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang sebagiamana dimaksud diatas, DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Implementasi Tugas dan Wewenang DPRD

Implementasi tugas tersebut antara lain dalam persidangan dan rapat serta penyusunan dan penetapan peraturan daerah, kedua hal ini dilaksanakan melalui jadwal masa sidang DPRD yang dibagi dalam empat masa sidang setiap Tahunnya. Uraian persidangan dan rapat serta pentusunan dan penetapan peraturan daerah pada DPRD kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

Persidangan dan Rapat

Persidangan DPRD merupakan awal dan akhir kegiatan sepanjang Tahun seiring dengan perjalanan penanggalan kalender Tahun berjalan yaitu dimulai pada 1 januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Setiap kebijakan yang akan diambil DPRD di salurkan melalui persidangan Dewan. Selain dari persidangan DPRD juga pengambilan dilakukan melalui rapat-rapat, berikut ini beberapa kegiatan rapat yang dilakukan DPRD sepanjang Tahun yaitu :

1.       Rapat paripurna

Merupakan forum tertinggi dalam melaksakan wewenang dan tugas DPRD.

2.       Rapat Paripurna

Rapat yang bersifat istimewa yang merupakan rapat anggota DPRD untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak ada bentuk pengambilan keputusan.

3.       Rapat Fraksi

Merupakan rapat anggota Fraksi

4.       Rapat Pimpinan

Merupakan rapat unsur Pimpinan

5.       Rapat Panitia Musyawarah

6.       Rapat Komisi

7.       Rapat Gabungan Komisi

8.       Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi dan pimpinan fraksi merupakan rapat bersama.

9.       Rapat Badan Anggaran (Banggar)

10.   Rapat Badan Legislasi

11.   Rapat Badan Urusan Rumah Tangga

12.   Rapat Kerja

Rapat antara DPRD / Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, badan khusus dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk.

13.   Rapat dengar pendapat (hearing)

Merupakan rapat antara DPRD / komisi, gabungan komisi, badan khusus dengan lembaga, badan organisasi kemasyarakatan.

Pelaksanaan Rapat sebagaimana diuraikan diatas dibagi dan klasifikasikan berdasarkan jenis dan sifat rapat yaitu antara lain :

Rapat paripurna DPRD yang bersifat Istimewa dan rapat peripurna DPRD bersifat terbuka

Rapat pimpinan DPRD dan rapat gabungan pimpinan DPRD bersifat tertutup.

Rapat komisi, Rapat Gabungan komisi, Rapat panitia musyawarah, Rapat Badan khusus dan Rapat Badan Kehormatan bersifat tertutup, kecuali apabila pimpinan rapat menyatakan terbuka.

Rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersifat terbuka.

Rapat fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing fraksi.

Semua jenis rapat DPRD baik bersifat terbuka maupun tertutup dapat mengambil keputusan, dimana keputusan yang diambil dapat berupa persetujuan atau penolakan. Pengambilan keputusan pada sidang (rapat DPRD di upayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat) jika cara ini tidak terpenuhi maka, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dan setiap keputusan yang di ambil mengikat pada semua pihak yang terkait.

Penyusunan dan Penetapan Raperda

DPRD adalah pemegang kekuasaan untuk membentuk peraturan daerah, rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati, Raparda yang berasal dari bupati disampaikan bupati kepada DPRD sedang raperda yang berasal dari DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati. Kemudian raperda tersebut dibahas kedalam rapat paripurna, pembahasan rapaerda dilakukan oleh DPRD bersama dengan bupati. Adapun tahap pembicaraan dalam pembahasan Raperda, sebagai berikut :

1.       Tahap pertama

Penjelasan Eksekutif dalam rapat paripurna tentang penyampaian raperda. Dan penjelasan pimpinan komisi/gabungan komisi atau panitia khusus terhadap Raperda atau perubahan Perda atas prakarsa DPRD.

2.       Tahap Kedua

Raperda yang berasal dari bupati dilakukan pemandangan umum dari fraksi-fraksi, kemudian jawaban bupati terhadap pemandangan umum Fraksi-fraksi, lalu kemudian Pendapat Bupati atas usul Raperda oleh DPRD, yang terakhir jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat bupati.

3.       Tahap Ketiga

Rapat gabungan komisi atau rapat panitia khusus dilakukan bersama-sama bupati atau pejabat yang di tunjuk.

4.       Tahap Ke Empat

Pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna yang didahului ; laporan pembicaraan tahap ke-tiga, pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan. 

              

Kedudukan, dan Fungsi DPRD

DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Pemerintah Daerah.

1.       DPRD sebagai unsur lembaga Pemerintah daerah memilki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.

2.       DPRD mempunyai fungsi sebagai:

Legislasi;

 Anggaran; dan

Pengawasan

4.       DPRD mempunyai hak yang sesuai dengan pasal 349 UU.No. 27 Tahun 2009.

 Interpelasi ; Hak DPRD Kabupaten/Kota untuk meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Angket ; Hak DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyatakan pendapat; Hak DPRD Kabupaten/Kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Panitia Dewan

Panitia merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa keanggotaan DPRD ;

Panita Musyawarah mempunyai tugas :

1.       memberikan pertimbangan tentang pendapatan Program kerja DPRD baik diminta atau tidak

2.       menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD ;

3.       memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;

4.       memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;

5.       merekomendasikan pembentukan panitia khusus.

6.       setiap Anggota Panitia Musyawarah Wajib :

1.       mengadakan Konsultasi dengan Fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat panitia Musyawarah ;

2.       menyampaikan pokok-pokok hasil rapat panitia Musyawarah kepada fraksi.

 

Komisi DPRD

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotan DPRD

Komisi Mempunyai Tugas :

1.       mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah ;

2.       melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan Daerah, dan rancangan keputusan DPRD;

3.       melakukan pengawasan terhadap pelaksanaann pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatn sesuai dengan bidang komisi masing-masing ;

4.       membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian maslah yang disampaikan oleh Gubernur dan masyarakat kepada DPRD;

5.       menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

6.       memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat diDaerah;

7.       melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;

8.       mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;

9.       mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi;

10.   memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

 

Bidang Komisi :

1.       Komisi A, bidang pemerintahan meliputi : pemerintahan umum, kepegawaian/Aparatur, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan amsyarakat, Hubungan Masyarakat, Komunikasi/Pers, Hukum/Perundang-undangan, Perizinan, Pertanahan, kependudukan dan catatan Sipil, Sosial politik, Organisasi Masyarakat;

2.      Komisi B, bidang Perekonomian, meliput : Perndustrian dan perdagangan, pertanian dan kehutanan, perikanan, peternakan dan kelautan, Usaha Kecil menengah dan Koperasi, Pariwisata, Badan penanaman Modal, pemberdayaan Aset /kekayaan Daerah, dan perusahaan Daerah, badan penglola, PT Patungan, dan Taman Margasatwa Ragunan.

3.       Komisi C, bidang keuangan meliputi : Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Aset Daerah/Aset milik Daerah, Perusahaan           Daerah, Badan Pengelola, Perusahaan Patungan, dan Yayasan

4.      Komisi D, bidang pembangunan, meliput : pekerjaan umum, pemetaan dan tata ruang wilayah, Penataan dan pengawasan bangunan, pertamanan, kebersihan, Badan pengelola yang terkait dengan Perhubungan/Transportasi, Pertambangandan Energi, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup, Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas;

5.    Komisi E, bidang Kesejahteraan rakyat, meliputi: Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi, Pendidikan ( dasar, Menengah, Tinggi), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan dan Olahraga, Agama, Kebudayaan, Sosial, Kesehatan, dan Keluarga Berencana, Peranan Wanita, Museum dan Cagar Budaya.

 

Badan Kehormatan

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD dalam Rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD;

Badan Kehormatan mempunyai tugas:

 

1.       Mengamat, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;

2.     Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap peraturan perundang undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata TertibDPRD;

3.       Melakukan penyelidikan verifikas, dan pengambilan keputusan atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih;

4.      Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD dan merekomendasikan untuk pemberhentian Anggota DPRD anatar waktu sesuai  peraturan perundang undangan;

5.       Menyampakan rekomendasi kepada Pmpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s