PENGORGANISASIAN PUBLIK

 PENGORGANISASIAN PUBLIK

 Ada 10 Prinsip Organisasi Publik

Penetapan tujuan yang jelas;
Kesatuan perintah (the principle of unity of command);
Keseimbangan;
Pendistribusian pekerjaan (the principle of distribution of work);
Rentang pengawasan (the principle of span of control);
Prinsip pelimpahan wewenang (the principle of delegation of authority);
Prinsip departementasi (the principle of departementation);
Prinsip penempatan pegawai yang tepat (the principle of the right man in the right place);
Prinsip koordinasi (the principle of coordination);
Prinsip pemberian balas jasa yang memuaskan.

Teori tipe Organisasi Publik oleh Max Weber (Sosiolog Jerman);

Ciri Birokrasi modern (ideal):

Adanya prinsif pembidangan tugas yang jelas (jurisdictional areas), umumnya diatur oleh hukum/peraturan-peraturan administrasi, yaitu:

a.    adanya pembagian tugas yang jelas bagi apparatus birokrasi,

b.    adanya pendelegasian wewenang,

c.    setiap tugas yang dilaksanakan menuntut keahlian/keterampilan (spesialisasi).  Dus yang dapat diangkat menjadi aparat birokrasi adalah mereka yang mempunyai keahlian (kualifikasi).

Adanya prinsif hierarki;Manajemen kantor modern didasarkan pada  dokumen tertulis/diarsipkan;

Tugas dalam organisasi dilaksanakan  berdasarkan spesialisasi, pelaku diperlukan pendidikan dan latihan secara terus menerus;Menuntut pegawai bekerja dengan kapasitas penuh;Karena tindakan dalam manajemen harus didasari oleh perturan-peraturan/perundang-undangan, maka setiap apparatus birokrasi harus mempelajari perundang-undangan dan memahaminya.

 

Unsur Birokrasi Ideal:

Hirarki,

Kualitas Keahlian,

Aspek-aspek keahlian,

Kewenangan dan kekuasaan yang legal.

 

Fungsi Birokrasi Ideal:

Spesialisasi,

Struktur,

Kemungkinan meramalkan dan kestabilan,

Rasionalisasi, dan

Bagian dari demokrasi.

 

Strategi Untuk Mencapai Tujuan Organisasi (5 Prinsip):

Prinsip spesialisasi;

Prinsip rantai komando atau prinsip hirarki;

Prinsip loyalitas;

Prinsip impersonal;

Prinsip uniformalitas.

 

Strategi Memperbaharui Organisasi Pemerintah (Birokrasi):

(David Osborne dan Peter Plastik)

Memperjelas tujuan/maksud organisasi (strategi inti);

Konsekuensi terhadap kinerja organisasi (strategi konsekuensi);

Pertanggung jawaban terhadap publik (strategi pelanggan/masyarakat);

Organisasi dan pegawai berinovasi (strategi kontrol);

Mengubah perilaku, perasaan, dan berfikir pegawai (strategi budaya).

  

 Karakteristik Good Governance

1. Particifation (keterlibatan masyarakat),

2. Rule of law (penegakan hukum yang adil);

3. Transprancy (kebebasan memperoleh informasi);

4. Responsiveness (cepat dan tanggap);

5. Consensus Orientation (berorientasi pada kepentingan masyarakat);

6. Equity (kesempatan yang sama);

7. Efficiency and effectiveness (efisiensi dan efektivitas);

8. Accountability (pertanggungjawaban publik);

9. Strategic vision (visi ke depan).

 

Agar Birokrasi Pemerintah Lebih Efisien dan Efektif:

(Inu Kencana Syafi’i,2003:90-92)

Rule (kerja taat pada aturan);

Spesialisasi (tugas khusus);

Zakelijk (kaku dan sederhana);

Formal (penyelenggaraan resmi);

Hirarkis (pengaturan dari atas ke bawah);

Rasional (berdasarkan logika);

Otoritas (tersentralistis);

Obedience (taat dan patuh);

Disipline (tidak melanggar ketentuan);

Sistematis (terstruktur);

Impersonal (tanpa pandang bulu).

Balance (menyeimbangkan)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s