Akuisisi Adira Wewenang Bank Sentral

Akuisisi Adira Wewenang Bank Sentral

JAKARTA (Media): Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) selaku otoritas pasar modal menyerahkan keputusan kasus akuisisi 75% saham PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk oleh PT Bank Danamon Tbk kepada Bank Indonesia.

Meskipun dua perusahaan tersebut merupakan perusahaan publik, menurut Ketua Bapepam Darmin Nasution, pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk memutusakan kasus tersebut.Darmin mengatakan, dalam peraturan pasar modal, emiten atau perusahaan terbuka wajib melaporkan transaksi materialnya kepada otoritas pasar modal (Bapepam) dan otoritas bursa (BEJ) serta publik.

Namun, karena kasus tersebut menyangkut pelanggaran perbankan, pemberian sanksi sepenuhnya menjadi kewenangan BI.

“Dugaan pelanggaran yang dilakukan Bank Danamon kan menyangkut BMPK. Jadi, sepenuhnya tanggung jawab bank sentral (BI),” ungkapnya.

Sementara itu, secara terpisah, Deputi Gubernur BI Siti Fadjrijah mengatakan pihaknya menyarankan agar manajemen Bank Danamon melepaskan opsi membeli 20% tambahan saham PT Adira, atau bank menambah modal sekitar Rp2,8 triliun.

Apabila itu dilakukan, penyertaan Bank Danamon di Adira tidak melanggar aturan BMPK. “Opsi yang akan diambil itu tergantung dari Bank Danamon. Tapi yang pasti, Bank Danamon harus menyelesaikan masalah pelanggaran BMPK itu. Saat ini pembahasan mengenai cara penyelesaiannya sedang dibahas BI bersama Bank Danamon,” kata Siti Fadjrijah usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, dia memaparkan dalam raker tentang kronologis proses pembelian saham Adira oleh Bank Danamon. Manajemen Bank Danamon mengajukan permohonan akuisisi itu pada Oktober 2003. Permohonan itu ditolak pada Desember 2003, karena BI melihat ada potensi pelanggaran BMPK.

Kemudian pada Maret 2004, Bank Danamon mengeluarkan obligasi subordinasi (subdebt) untuk menambah kecukupan modalnya. Hingga saat Bank Danamon mengeluarkan obligasi subdebt, BI belum memberikan persetujuan atas rencana Bank Danamon membeli saham Adira.

“Namun, pada April 2004, tiba-tiba telah ditandatangani special purchase agreement (SPA/perjanjian jual beli khusus) antara Adira dan Danamon. Untuk itu kami keluarkan surat teguran,” jelas Fadjrijah.Sebenarnya, pada Mei 2004, kajian internal BI menemukan pembelian 75% saham Adira senilai Rp832 miliar oleh Bank Danamon tidak melanggar BMPK. Tapi, masalah berkembang menjadi lain karena pada laporan semester I 2004, Komisaris Bank Danamon melaporkan adanya opsi membeli tambahan 20% saham Adira oleh Bank Danamon yang menyebabkan BI meninjau kembali perhitungan BMPK-nya.“Sebab BI melihat semua biaya-biaya yang dikeluarkan dan juga transaksi yang berpotensi menambah porsi kepemilikan akan dimasukkan ke perhitungan nilai penyertaan,” ujarnya. 

JAKARTA (Media): Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) selaku otoritas pasar modal menyerahkan keputusan kasus akuisisi 75% saham PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk oleh PT Bank Danamon Tbk kepada Bank Indonesia.

Meskipun dua perusahaan tersebut merupakan perusahaan publik, menurut Ketua Bapepam Darmin Nasution, pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk memutusakan kasus tersebut.Darmin mengatakan, dalam peraturan pasar modal, emiten atau perusahaan terbuka wajib melaporkan transaksi materialnya kepada otoritas pasar modal (Bapepam) dan otoritas bursa (BEJ) serta publik.

Namun, karena kasus tersebut menyangkut pelanggaran perbankan, pemberian sanksi sepenuhnya menjadi kewenangan BI.

“Dugaan pelanggaran yang dilakukan Bank Danamon kan menyangkut BMPK. Jadi, sepenuhnya tanggung jawab bank sentral (BI),” ungkapnya.

Sementara itu, secara terpisah, Deputi Gubernur BI Siti Fadjrijah mengatakan pihaknya menyarankan agar manajemen Bank Danamon melepaskan opsi membeli 20% tambahan saham PT Adira, atau bank menambah modal sekitar Rp2,8 triliun.

Apabila itu dilakukan, penyertaan Bank Danamon di Adira tidak melanggar aturan BMPK. “Opsi yang akan diambil itu tergantung dari Bank Danamon. Tapi yang pasti, Bank Danamon harus menyelesaikan masalah pelanggaran BMPK itu. Saat ini pembahasan mengenai cara penyelesaiannya sedang dibahas BI bersama Bank Danamon,” kata Siti Fadjrijah usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, dia memaparkan dalam raker tentang kronologis proses pembelian saham Adira oleh Bank Danamon. Manajemen Bank Danamon mengajukan permohonan akuisisi itu pada Oktober 2003. Permohonan itu ditolak pada Desember 2003, karena BI melihat ada potensi pelanggaran BMPK.

Kemudian pada Maret 2004, Bank Danamon mengeluarkan obligasi subordinasi (subdebt) untuk menambah kecukupan modalnya. Hingga saat Bank Danamon mengeluarkan obligasi subdebt, BI belum memberikan persetujuan atas rencana Bank Danamon membeli saham Adira.

“Namun, pada April 2004, tiba-tiba telah ditandatangani special purchase agreement (SPA/perjanjian jual beli khusus) antara Adira dan Danamon. Untuk itu kami keluarkan surat teguran,” jelas Fadjrijah.Sebenarnya, pada Mei 2004, kajian internal BI menemukan pembelian 75% saham Adira senilai Rp832 miliar oleh Bank Danamon tidak melanggar BMPK. Tapi, masalah berkembang menjadi lain karena pada laporan semester I 2004, Komisaris Bank Danamon melaporkan adanya opsi membeli tambahan 20% saham Adira oleh Bank Danamon yang menyebabkan BI meninjau kembali perhitungan BMPK-nya.“Sebab BI melihat semua biaya-biaya yang dikeluarkan dan juga transaksi yang berpotensi menambah porsi kepemilikan akan dimasukkan ke perhitungan nilai penyertaan,” ujarnya. 

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s